Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 sekaligus persiapan tugas Satuan Tugas (Satgas) MBG tahun 2026, Selasa (20/1/2026).

Rapat evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan diikuti seluruh bupati serta wali kota se-Provinsi Lampung secara virtual.

Gubernur Mirzan menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. Saat ini, realisasi MBG di Lampung telah mencapai 108 persen dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2,3 juta siswa.

"MBG di Provinsi Lampung sudah mencapai 108 persen, ada 2,3 juta siswa yang menerima manfaat. Alhamdulillah, capaian kita ini mungkin sudah menjadi nomor satu secara nasional jika dilihat dari sisi proporsionalitas," ujar Gubernur.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Gubernur menekankan pentingnya integrasi program MBG dengan program-program yang disusun pemerintah kabupaten dan kota.

Integrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Kami melakukan evaluasi, dan kebetulan pemerintah kabupaten/kota juga sedang menyusun program daerah untuk tahun ini. Ke depan, kita ingin program itu terintegrasi dengan MBG," kata dia.

"Kita ingin melihat bagaimana MBG ini bisa menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat rantai pasok dari daerah setempat. Itu yang akan kita fokuskan pada 2026," sambungnya.

Salah satu fokus utama evaluasi adalah kualitas menu MBG yang belakangan mendapat sorotan dan keluhan dari orang tua siswa hingga viral di media sosial.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan MBG harus diperkuat dan dijalankan secara ketat.

"Tadi sudah sangat saya tekankan, SOP harus diperkuat. Standardisasi harus jelas, baik dari menu, infrastruktur dapur, kualitas bahan makanan, sampai proses penyajiannya," tegas Gubernur.

Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan MBG dapat dipenuhi dari wilayah setempat. Namun, Gubernur mengakui masih terdapat kendala pada kesiapan rantai pasok di tingkat desa.

"Lampung ini penghasil pangan, tapi belum semua desa siap. Tidak setiap desa punya pasar atau penyedia yang mampu menyiapkan sekitar 3.000 omprengan per hari. Akibatnya, supply chain di desa masih kurang dan masih banyak mengambil dari luar wilayah," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur mendorong pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan desa-desa supaya mampu mendukung kebutuhan MBG, sehingga bahan makanan tidak lagi bergantung pada pasokan dari daerah lain.

"Ini menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota, bagaimana menyiapkan desa-desa agar bisa men-support kebutuhan MBG. Kita ingin ke depan bahan makanan berasal dari desa setempat," katanya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas pengelolaan sampah sisa MBG yang kini mulai diarahkan menjadi Pupuk Organik Cair (POC). Program ini telah berjalan dan mulai diterapkan di beberapa wilayah.

"Untuk sampah MBG, POC sudah jalan dan mulai diterapkan. Nantinya pupuk organik cair ini akan diberikan kepada masyarakat. Konsepnya sirkular, jadi berkelanjutan," pungkas Gubernur. (*)