Kupastuntas.co, Lampung Timur - Setelah melakukan unjuk rasa selama sekitar tiga jam, perwakilan petani penyangga hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) akhirnya masuk ke kantor Balai TNWK untuk melakukan audiensi, Selasa (13/1/2026). Perwakilan massa aksi di antaranya Budi Setiawan, Koirudin, dan Yasir diterima langsung oleh pihak Balai TNWK serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan.

Dalam audiensi tersebut, para petani menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama agar Balai TNWK benar-benar mampu meminimalisir masuknya gajah liar ke pemukiman dan lahan pertanian warga. Mereka menegaskan konflik gajah liar yang kerap terjadi selama ini telah menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun korban jiwa.

Budi Setiawan menyampaikan, konflik antara manusia dan gajah liar harus diselesaikan secara tuntas. Ia mengungkapkan, pernah ada warga yang meninggal dunia akibat konflik dengan gajah liar dan hanya menerima tali asih sebesar Rp3,5 juta. “Saya juga warga yang terdampak langsung. Hampir setiap malam harus menunggu tanaman di peladangan karena gajah liar sering masuk,” ujarnya di hadapan pihak Balai TNWK.

BACA JUGA: Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas Saat Demo di Balai TNWK

Sementara itu, Koirudin menyayangkan sikap Balai TNWK yang dinilainya tidak serius dalam mencari solusi. Menurutnya, batas antara kawasan hutan dan peladangan warga sudah cukup jelas, namun persoalan gajah liar tak kunjung selesai. Ia mencontohkan kejadian semalam, di mana sekitar setengah hektare tanaman padi rusak akibat gajah liar tanpa diketahui petugas. “Alasan yang selalu kami dengar dari dulu sama, tidak ada anggaran dan kurang personel Polhut,” katanya.

Koirudin juga mengungkapkan kekecewaannya saat peristiwa meninggalnya kepala desa di wilayahnya akibat konflik gajah liar. Ia menilai kehadiran petugas TNWK di lokasi saat itu sangat minim. “Hanya tiga orang dari TNWK yang ada di lokasi. Ini sangat kami sesalkan,” tegasnya.

Perwakilan lain, Yasir, menyampaikan meski dirinya bukan korban langsung, ia merasa miris melihat kondisi para tetangganya. Menurutnya, sejak masa tanam hingga panen padi selama sekitar tiga bulan, warga terpaksa berjaga di malam hari untuk melindungi tanamannya. “Risikonya besar, nyawa terancam gajah liar, harus tidur di peladangan, meninggalkan anak istri selama berbulan-bulan,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Kementerian Kehutanan Sapto Aji Prabowo menyatakan akan mengawal proposal yang telah disampaikan Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, terkait pembangunan kanal permanen sebagai salah satu upaya penanganan konflik gajah liar. Ia juga memastikan ke depan pihak Balai TNWK akan lebih aktif hadir di lokasi konflik.

Sapto berharap, peristiwa yang terus berulang ini dapat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. “Kami berharap tidak ada lagi kejadian serupa dan konflik antara warga dengan gajah liar bisa diminimalisir secara serius,” pungkasnya. (*)