Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Lampung belum berjalan optimal. Dari target penyaluran sebanyak 43.826 ton sepanjang tahun 2025, realisasinya baru mencapai 17.759 ton. Rendahnya serapan tersebut menunjukkan beras SPHP masih kurang diminati masyarakat, meski dijual dengan harga lebih murah.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai kondisi tersebut perlu dikaji dan dievaluasi secara serius. Menurutnya, program pemerintah yang bertujuan menekan harga beras dan membantu masyarakat seharusnya dapat terserap maksimal.

“Kalau ini tidak tercapai, harus dievaluasi. Penyalurannya melalui Bulog, jadi perlu dipelajari kenapa peminatnya kurang. Apakah karena harganya, kualitas berasnya, atau penyalurannya yang tidak maksimal,” kata Mikdar, Selasa (13/01/2026).

Ia menyebutkan, beras SPHP disalurkan melalui 949 kios mitra, sehingga seharusnya mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, ia mempertanyakan rendahnya penjualan program tersebut.

“Ini salah satu program untuk menekan dan menstabilkan harga beras di pasar. Sangat membantu kebutuhan masyarakat. Kita sayangkan tidak tercapai, nanti akan kami bahas di Komisi II apa kendalanya,” ujarnya.

Mikdar menegaskan, Komisi II DPRD Lampung akan mendalami penyebab rendahnya penjualan beras SPHP. Jika persoalan terletak pada kualitas, maka harus segera diperbaiki. Begitu juga jika ditemukan kendala dalam distribusi.

“Kalau kualitasnya kurang bagus, harus diperbaiki. Kalau penyalurannya bermasalah, harus diatasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama menengah ke bawah. Jangan sampai tidak tercapai,” tegasnya.

Ia juga menilai, proses pengolahan beras yang sudah menggunakan mesin seharusnya mampu menghasilkan kualitas yang baik. Menurutnya, jika harga terjangkau dan kualitas bagus, beras SPHP seharusnya cepat terserap pasar.

“Kalau harganya murah dan barangnya bagus, pasti habis. Ini kan untuk menstabilkan harga agar tidak ada gejolak di pasaran,” tambahnya.

Ke depan, Komisi II DPRD Lampung berencana mengagendakan pemanggilan Perum Bulog untuk membahas rendahnya realisasi beras SPHP sekaligus kesiapan ketersediaan pangan menjelang bulan Ramadan.

Sementara itu, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Lampung mencatat penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 baru mencapai 17.759 ton dari target 43.826 ton.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran.

“Sepanjang tahun 2025, Bulog Lampung telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 17.759 ton dari target 43.826 ton,” ujar Rindo, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, beras SPHP disalurkan melalui 949 toko mitra SPHP yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga lebih terjangkau. (*)