Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Klaim meningkatnya jumlah wisatawan ke Provinsi Lampung selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru memunculkan tanda tanya. Pasalnya, di tengah data yang menyebutkan kunjungan wisatawan mencapai 2,4 juta orang, tingkat hunian hotel serta penerimaan pajak perhotelan dilaporkan tidak mengalami kenaikan berarti.

Hal ini menjadi perhatian DPRD Provinsi Lampung. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menilai terdapat ketidaksesuaian data antara laporan Dinas Pariwisata dan catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

“Angka kunjungan wisatawan disebut meningkat sampai 2,4 juta orang. Namun berdasarkan data PHRI, okupansi hotel tidak meningkat dan pajak hotel juga tidak bertambah. Kondisi ini tentu patut dipertanyakan,” ujar Ahmad Basuki, Selasa (13/01/2026).

Menurut politisi PKB tersebut, jika lonjakan wisatawan benar-benar terjadi, maka dampaknya semestinya dirasakan langsung oleh sektor perhotelan yang selama ini menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Secara logika sederhana, meningkatnya wisatawan akan berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel dan pajak daerah. Tetapi fakta di lapangan tidak menunjukkan hal itu,” tegasnya.

Diketahui, PHRI Lampung menyatakan tidak terdapat peningkatan signifikan tingkat okupansi hotel selama periode Nataru. Sementara itu, data kenaikan jumlah wisatawan justru dirilis oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Perbedaan klaim tersebut dinilai berisiko menimbulkan kekeliruan dalam perumusan kebijakan daerah jika tidak segera diklarifikasi.

Untuk itu, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman dengan memanggil pihak-pihak terkait. Ahmad Basuki menyebut DPRD akan meminta Dinas Pariwisata dan PHRI memaparkan data secara terbuka guna menjelaskan perbedaan yang terjadi.

“Kami akan mempertemukan OPD terkait dengan PHRI. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan data yang digunakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.

Basuki juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Saat ini kita sedang mendorong peningkatan PAD secara gotong royong. Pemerintah berupaya maksimal, namun pelaku usaha juga harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah,” katanya.

Komisi II DPRD Lampung berharap transparansi dan akurasi data pariwisata dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran, sehingga peningkatan kunjungan wisatawan benar-benar berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah. (*)