Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui penjualan beras Bulog di Provinsi Lampung belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat. Meski ditujukan untuk menekan harga beras dan membantu daya beli warga, realisasi penyalurannya sepanjang 2025 masih jauh dari target.

Data menunjukkan, dari target 43.826 ton beras SPHP, yang berhasil disalurkan baru mencapai 17.759 ton. Capaian ini belum menyentuh separuh target, sehingga memunculkan anggapan rendahnya minat masyarakat terhadap beras subsidi pemerintah.

Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan cerita berbeda. Sejumlah pedagang mengungkapkan bahwa beras SPHP cukup diminati pembeli, hanya saja pasokannya terbatas dan tidak selalu tersedia.

Sukma, pedagang beras di Pasar Cimeng, Bandar Lampung, mengatakan beras SPHP rutin masuk setiap pekan, tetapi jumlahnya sangat terbatas.

“Setiap minggu ada kiriman, tapi paling sekitar dua ton saja. Tidak semua warung bisa jual karena harus ada izinnya,” kata Sukma, Selasa (13/1/2026).

Ia mengungkapkan, pembeli justru lebih banyak mencari beras SPHP dibandingkan beras premium.

“Yang nanya SPHP justru lebih banyak. Hari ini baru habis, paling besok dikirim lagi. Harganya Rp58 ribu per 5 kg beras,” ujarnya.

Kondisi serupa juga ditemui di ritel modern. Di salah satu gerai Indomaret di Jalan Hasyim Asy’ari, Teluk Betung Selatan, beras SPHP tersedia hampir setiap hari, meski jumlahnya sangat terbatas.

Reza, pegawai Indomaret setempat, menyebut setiap pengiriman biasanya hanya berisi lima karung ukuran lima kilogram.

“Harganya Rp62.500 per karung. Memang tidak banyak, tapi cukup buat kebutuhan harian,” jelasnya.

Menurutnya, permintaan terhadap beras SPHP relatif stabil, meski sebagian konsumen tetap memilih beras premium.

“Pembelinya ada setiap hari. Kadang malah habis, tergantung hari dan kondisi,” ungkap Reza.

Minimnya realisasi penjualan dibanding target diduga bukan semata karena kurangnya minat masyarakat, melainkan akibat terbatasnya pasokan dan titik distribusi. Kondisi ini menjadi catatan penting agar program beras subsidi dapat lebih mudah diakses dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. (*)