Kupastuntas.co, Jakarta - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 menegaskan komitmen partai dalam menjaga kualitas demokrasi nasional melalui pelaksanaan pilkada langsung yang demokratis, penguatan peran generasi muda, serta dorongan serius terhadap transformasi Polri agar tetap profesional dan tegak lurus pada konstitusi.

Penegasan tersebut tertuang dalam salinan surat keputusan dan rekomendasi eksternal Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang diterima redaksi kupastuntas.co, Senin (12/01/2026).

Dalam dokumen itu, Rakernas secara tegas menolak segala bentuk pelemahan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. PDI Perjuangan menegaskan bahwa pilkada langsung, termasuk di Provinsi Lampung, merupakan instrumen penting untuk menjaga legitimasi demokrasi serta memastikan masa jabatan kepala daerah berjalan tetap selama lima tahun sesuai amanat konstitusi.

Rakernas juga mendorong penyelenggaraan pilkada yang lebih efisien dan berbiaya rendah, di antaranya melalui penerapan e-voting, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang, pencegahan mahar politik, pembatasan biaya kampanye, serta penguatan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.

Selain isu pilkada, Rakernas I PDI Perjuangan memberikan perhatian serius terhadap peran strategis generasi muda dalam masa depan demokrasi dan kepemimpinan nasional.

Rakernas menegaskan pentingnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi anak muda untuk terlibat aktif dalam politik, berekspresi, berpendapat, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi.

Negara didorong untuk lebih aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas generasi muda melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi pangan dan energi, hingga sektor strategis seperti semikonduktor, mineral kritis, bioteknologi, dan farmasi.

Langkah ini dinilai penting agar generasi muda tidak hanya menjadi objek politik elektoral, melainkan subjek utama pembangunan bangsa.

Baca juga : Rakernas PDI Perjuangan Tegaskan Posisi Partai Penyeimbang, Soroti Krisis Demokrasi hingga Ancaman Otoritarianisme

Di sisi lain, Rakernas I PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya transformasi Polri sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi demokrasi.

Rakernas mendesak pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas Polri secara substantif, serta memastikan institusi kepolisian benar-benar berfungsi sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Transformasi Polri tersebut mencakup penguatan mekanisme checks and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih efektif, pemberdayaan Kompolnas dengan kewenangan eksekutorial, pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan praktik dwifungsi jabatan sipil, serta realokasi anggaran guna meningkatkan kesejahteraan personel Polri yang bertugas di tingkat akar rumput.

Rakernas menilai, tanpa reformasi kepolisian yang serius dan berkelanjutan, penegakan hukum berpotensi kehilangan independensinya serta dapat menggerus kepercayaan publik terhadap prinsip negara hukum.

Dokumen rekomendasi Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Januari 2026, dan ditandatangani oleh Ketua Pengarah Prananda Prabowo serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. (*)