Kupastuntas.co, Lampung Timur - Menjelang rencana demo besar di Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Timur bersama kepala desa penyangga hutan dan aktivis lingkungan menggelar rapat di Aula Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Senin (12/1/2026).

Rapat tersebut digelar menyusul informasi akan adanya aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (13/1/2026). Aksi itu diperkirakan melibatkan ribuan warga dari desa-desa penyangga TNWK, khususnya Desa Braja Asri, yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Calon koordinator aksi, Budi, mengungkapkan bahwa sedikitnya 2.000 orang telah menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan dan mendatangi Balai TNWK.

Ia menegaskan, aksi ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan warga terhadap konflik gajah liar yang telah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi nyata.

BACA JUGA: Kades Braja Asri Lamtim Tewas Diamuk Gajah

“Kesabaran warga sudah habis. Konflik gajah tidak pernah selesai, dan kemarahan warga memuncak setelah meninggalnya Kepala Desa Braja Asri, Darusman, akibat amukan gajah liar saat berupaya menghalau gajah yang merusak tanaman petani,” ujar Budi.

Perwakilan Desa Braja Yekti, Aryanto, menyampaikan keluhan terkait pola penjagaan gajah. Ia menilai pengamanan gajah dari wilayah Eru tidak maksimal dilakukan di Braja Yekti, padahal desa tersebut merupakan wilayah rawan konflik gajah.

Sementara itu, Kepala Desa Labuhan Ratu IX, Erma, menyoroti rendahnya honor Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Menurutnya, konflik gajah memerlukan tenaga profesional, namun MMP hanya menerima upah Rp250 ribu per bulan, angka yang dinilai tidak sebanding dengan risiko, terutama saat patroli malam hari. Ia meminta pemangku kebijakan segera memberikan solusi konkret.

Sekretaris Desa Braja Asri, Agus, menyayangkan sikap Balai TNWK yang dinilai tidak memberikan respons apa pun hingga tujuh hari setelah meninggalnya Darusman. Ia juga menyoroti tidak adanya jaminan kompensasi bagi petani yang meninggal dunia maupun mengalami kerugian tanaman akibat serangan gajah liar.

“Hal inilah yang membuat warga Braja Asri tergugah melakukan aksi pada 13 Januari 2026 dengan massa sekitar 2.000 orang,” kata Agus.

Perwakilan Kementerian Kehutanan Sapto Aji Prabowo, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa tanggul pembatas antara kawasan hutan dan permukiman warga memang belum bersifat permanen dan memerlukan perawatan rutin.

Selain itu, jumlah MMP akan diusulkan untuk ditambah, termasuk peningkatan honor yang saat ini masih Rp250 ribu per bulan.

Dalam waktu dekat, Kementerian Kehutanan menyatakan akan fokus mencari solusi terbaik penanganan konflik gajah, termasuk penambahan anggota Masyarakat Mitra Polhut, peningkatan honor, pembahasan ganti rugi tanaman petani, serta usulan pembangunan kanal permanen yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, menegaskan konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah, bukan sekadar isu konservasi, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi warga. Sejak 2022, Pemkab telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Gajah dan Manusia melalui Keputusan Bupati Lampung Timur.

Melalui forum tersebut, Pemkab berharap dapat menghimpun masukan, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah prioritas dan koordinasi lintas sektor guna menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan segera ditindaklanjuti di lapangan. (*)