Kupastuntas.co, Lampung Barat - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Barat menanggapi serius penurunan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima sejumlah desa pada Tahun Anggaran 2026.

Penurunan anggaran tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Ketua Apdesi Lampung Barat, Sarnada, menyampaikan bahwa Dana Desa selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan desa, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengurangan anggaran dinilai akan mempersempit ruang gerak pemerintah desa.

"Dana Desa adalah tulang punggung pembangunan di desa. Ketika anggarannya turun, tentu banyak program yang harus disesuaikan, bahkan ada yang terpaksa ditunda,” kata Sarnada saat dimintai tanggapan, Kamis (8/1/2026).

Menurut Sarnada, penurunan Dana Desa tidak hanya berdampak pada proyek fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap program sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan untuk kelompok tani, pelatihan UMKM desa, hingga program penanganan stunting.

Ia menjelaskan, sebagian besar desa di Lampung Barat memiliki kondisi geografis yang sulit, sehingga membutuhkan biaya pembangunan yang tidak sedikit. Dengan berkurangnya Dana Desa, tantangan pembangunan di wilayah pedesaan dinilai akan semakin berat.

"Desa-desa di Lampung Barat ini banyak yang berada di daerah pegunungan. Akses jalan, irigasi, dan fasilitas umum masih sangat bergantung pada Dana Desa. Kalau anggarannya berkurang, tentu progres pembangunan akan melambat,” ujarnya.

Sarnada menegaskan, pemerintah desa tetap akan berupaya menjalankan program prioritas meski dengan keterbatasan anggaran. Namun, ia mengakui langkah tersebut membutuhkan penyesuaian dan pengorbanan, termasuk mengurangi skala kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

"Pemerintah desa pasti akan berusaha maksimal, tetapi tidak bisa dipungkiri, dengan anggaran yang menurun, kualitas dan kuantitas program juga ikut terdampak,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa Dana Desa selama ini berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi di desa. Ketika anggaran menurun, daya beli masyarakat desa dikhawatirkan ikut terpengaruh, terutama bagi warga yang menggantungkan penghasilan dari proyek-proyek desa.

"Dana Desa bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga soal ekonomi masyarakat. Banyak warga yang bekerja di proyek desa. Kalau anggarannya turun, otomatis kesempatan kerja juga berkurang,” kata Sarnada.

Apdesi Lampung Barat, lanjut Sarnada, berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan Dana Desa, khususnya bagi daerah dengan tingkat kebutuhan pembangunan yang masih tinggi seperti Lampung Barat.

Ia menilai, kebijakan penganggaran seharusnya mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kemiskinan, serta kebutuhan riil masyarakat desa, bukan hanya berdasarkan formula umum semata.

"Kami berharap ada kebijakan khusus atau afirmasi untuk daerah-daerah yang memang masih sangat membutuhkan Dana Desa dalam jumlah memadai,” ujarnya.

Selain itu, Sarnada juga meminta pemerintah daerah turut mengambil peran dalam membantu desa menghadapi kondisi tersebut, baik melalui program pendampingan, sinkronisasi kegiatan, maupun dukungan anggaran dari sumber lain yang memungkinkan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan desa tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.

"Desa tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan semua pihak agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegas Sarnada.

Di akhir pernyataannya, Ketua Apdesi Lampung Barat itu menegaskan komitmen para kepala desa untuk tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, sekalipun anggaran yang diterima mengalami penurunan.

"Berapapun anggaran yang ada, kami tetap berkomitmen mengelolanya secara transparan dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat desa,” pungkasnya. (*)