Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, angkat bicara terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2025 hanya mencapai 79 persen dari target.

Ismet menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar ke depan perencanaan dan realisasi pendapatan daerah dapat lebih optimal.

“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin salah satu alasannya karena opsen pajak, ya itu kita jadikan peluang. Perlu kerja sama dengan kabupaten/kota. Polanya seperti apa, itu harus duduk bersama dan dibicarakan,” ujar Ismet saat diwawancarai, Rabu (7/1/2026).

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk lebih transparan dalam penyajian data. Menurutnya, keterbukaan data penting agar DPRD dan pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pendapatan yang lebih realistis ke depan.

“Ke depan, bersama DPRD, perencanaan pendapatan harus lebih realistis dan berbasis data yang terbuka,” katanya.

Ismet menambahkan, evaluasi tidak hanya berhenti pada sektor PKB, tetapi juga dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi PAD lainnya. Di antaranya sektor pertambangan seperti galian C, Pajak Air Permukaan, serta potensi-potensi lain yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Sekecil apa pun potensinya akan kita gali. Saya optimistis kondisi pendapatan dan belanja daerah kita akan lebih baik dan sehat tahun ini,” ujarnya.

Terkait kritik dari berbagai pihak di luar pemerintahan, Ismet menilai hal tersebut seharusnya dijadikan bahan introspeksi.

“Jadikan itu sebagai imun, sebagai vitamin agar kita bisa lebih baik ke depan,” katanya.

Ia juga menegaskan, DPRD siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan terkait proyeksi pendapatan daerah. Menurutnya, Komisi III DPRD Lampung memiliki peran strategis dalam hal tersebut.

“Kita di DPRD, termasuk Komisi III dan pimpinan, siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder, dan pihak terkait lainnya. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan agar sama-sama bisa kita perbaiki,” tegasnya.

Selain itu, Ismet menekankan pentingnya perbaikan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya objek PKB. Ia meminta agar pelayanan dibuat lebih mudah dan terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor.

“Pelayanan kepada objek PKB ini harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Duduk bersama, buat polanya, dan dibicarakan dengan baik. Saya tetap yakin PAD dan belanja kita tahun ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Mengenai kebijakan tunda bayar yang sempat diberlakukan Pemprov Lampung, Ismet mengaku optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan di era kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

“Tahun lalu tunda bayar lebih dari Rp500 miliar saja beliau bisa menyelesaikan. Saya optimistis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*)