Kupastuntas.co, Metro - Isu gagal bayar yang membayangi pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah Kota Metro sepanjang 2025 akhirnya ditanggapi langsung oleh Walikota Metro, Bambang Iman Santoso.

Namun, alih-alih memberikan kepastian waktu penyelesaian, orang nomor satu di Bumi Sai Wawai itu lebih menekankan pentingnya kewajaran, mekanisme aturan, serta meminta media dan LSM menyajikan pemberitaan yang dinilainya berimbang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Selasa (6/1/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait isu gagal bayar yang dikeluhkan sejumlah penyedia jasa konstruksi, Bambang menyebut persoalan tersebut masih berada dalam batas kewajaran selama tidak melanggar aturan perundang-undangan.

“Kalau misalkan hal yang demikian itu memang masih dalam tahap kewajaran, seandainya tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan bisa diselesaikan sebaik-baiknya, insyaallah begitu sudah termin dimulainya anggaran 2026 bisa diselesaikan,” kata Bambang di hadapan awak media.

Namun, ketika didesak soal kepastian waktu pembayaran yang konkret, wali kota mengaku belum dapat memastikan kapan kewajiban tersebut akan diselesaikan. Ia beralasan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semata-mata bergantung pada kebijakan Pemerintah Kota Metro.

“Ya kita lihat, kadang-kadang kalau sudah bicara tentang APBD itu kan bicara tentang aturan. Ada mekanisme yang kadang-kadang juga harus dikoordinasikan, bukan hanya sekadar kebijakan Pemerintah Kota Metro, tetapi juga provinsi,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga memasuki awal 2026, persoalan gagal bayar belum memiliki tenggat waktu penyelesaian yang jelas, meskipun dampaknya telah dirasakan langsung oleh kontraktor dan pelaku usaha lokal.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga secara terbuka meminta dukungan media dan menyinggung peran LSM agar tidak hanya menyoroti sisi negatif pemerintah daerah. Ia menyebut jumlah paket pekerjaan fisik di Kota Metro pada 2025 cukup besar dan tidak semuanya bermasalah.

“Pada tahun 2025 ini, kawan-kawan juga tahu bahwasanya di Kota Metro ada paket pekerjaan fisik yang tidak sedikit. Kalau misalkan ada 98 proyek dan ada kendala satu, dua, atau mungkin 10 saja, itu kan masih bisa dimaklumi,” ujarnya.

Menurut Bambang, pemberitaan yang hanya menyoroti kendala dinilai tidak mencerminkan keseluruhan kinerja pemerintah daerah. Ia pun meminta media melakukan “counter” terhadap informasi yang dianggap menyudutkan pemerintah.

“Tolong juga di-counter. Jika memang ada kawan-kawan segelintir yang tidak bertanggung jawab dan hanya menyudutkan pemerintah tanpa melihat berapa yang dikerjakan dan berapa yang menjadi kendala, mestinya harus ada keseimbangan pemberitaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat jangan hanya disuguhi informasi mengenai kekurangan, tetapi juga perlu mengetahui dampak positif dari program yang telah dijalankan Pemkot Metro.

“Supaya masyarakat jangan tahunya sesuatu yang sifatnya jelek saja, kekurangannya saja, tetapi juga sampaikan hal-hal yang berdampak positif yang sudah kami lakukan,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah media tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan sebagai bentuk kontrol publik dan bukti bahwa pemerintah tidak antikritik, Bambang menekankan konsep kolaborasi dan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan media.

“Kita harus benar-benar berkolaborasi, bekerja sama. Pemerintah daerah juga ketika bekerja sama dengan kawan-kawan media harus ada simbiosis mutualisme,” katanya.

Bambang bahkan menyinggung soal dukungan anggaran bagi media melalui APBD, selama tidak melanggar aturan yang berlaku dan dikoordinasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Misalkan ada anggaran yang harus disiapkan lewat APBD, selama itu tidak melanggar aturan perundang-undangan, maka itu kami siapkan. Apakah itu lewat Kominfo, itu yang mesti menjadi satu koordinasi yang baik,” ungkapnya.

Ia juga mengakui sempat menyentil Kepala Dinas Kominfo dalam forum tersebut, meski diklaim hanya dalam bentuk kelakar, namun memiliki pesan penting terkait penguatan komunikasi dengan media.

“Walaupun itu hanya kelakar, tapi ada makna di balik itu semuanya, untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik. Kadis yang kami percayakan untuk mengoordinasikan dan berkomunikasi dengan kawan-kawan media adalah Kominfo,” tandasnya.

Meski demikian, pernyataan wali kota ini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah publik, khususnya para penyedia jasa yang menunggu kepastian pembayaran.

Hingga kini, belum ada kejelasan jadwal penyelesaian gagal bayar, sementara pemerintah daerah justru meminta ruang pemakluman serta keseimbangan pemberitaan atas persoalan yang berdampak langsung pada roda ekonomi lokal. (*)