Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat upaya mitigasi bencana gempa megathrust dan tsunami dengan menggandeng kalangan akademisi serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana besar yang dapat terjadi.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung bersama jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/1/2026).

Marindo menegaskan, ancaman gempa megathrust merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius dan terencana. Karena bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, maka penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi langkah utama untuk melindungi keselamatan masyarakat.

"Mitigasi bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, hingga masyarakat,” ujar Marindo.

Dalam pertemuan tersebut, Fakultas Teknik Unila memaparkan pengembangan Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) sebagai sistem peringatan dini tsunami berbasis teknologi dalam negeri.

Sistem ini dirancang lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung, tanpa mengurangi akurasi data.

Salah satu tim pengembang U-TEWS, Mona Arif Muda, menjelaskan bahwa sistem ini mengombinasikan sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi.

Teknologi ini menjadi alternatif sistem impor berbiaya tinggi yang selama ini digunakan di sejumlah wilayah rawan tsunami.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menegaskan bahwa pengembangan U-TEWS berbasis PUMMA (Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut) bersifat kemanusiaan dan tidak berorientasi komersial.

Sistem tersebut dirancang untuk dipasang di kawasan pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis serta tetap terintegrasi dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.

“Inovasi ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, dan berpotensi menjadi produk dalam negeri, namun tetap berada dalam sistem peringatan resmi BMKG,” kata Ahmad.

Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menambahkan, keberhasilan mitigasi bencana juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

Pendekatan berbasis komunitas dinilai penting agar masyarakat memahami fungsi alat peringatan dini sekaligus mengetahui langkah evakuasi yang harus dilakukan.

Selain penguatan teknologi, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi publik, termasuk rumah ibadah dan sarana komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

Sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan.

Menurutnya, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut air laut serta buoy laut yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.

“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG. Dari sisi biaya, teknologi ini jauh lebih terjangkau, berkisar Rp80–300 juta dibandingkan sistem impor yang bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar,” jelas Ginta.

Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan semata soal alat, melainkan membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen.

Ke depan, pemerintah daerah akan memfasilitasi pertemuan lanjutan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi mitigasi di lapangan. (*)