Kupastuntas.co, Metro - Pergantian tahun selalu dirayakan dengan kembang api, hitung mundur, dan harapan baru. Namun bagi sebagian besar warga Kota Metro, pergantian tahun 2025 ke 2026 bukan hanya soal menutup kalender, melainkan membuka lembar tagihan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. 

Bukan tagihan listrik atau air semata, melainkan tagihan publik dibalut dengan janji yang belum lunas, pekerjaan yang belum tuntas, dan beban fiskal yang diwariskan ke tahun berikutnya.

Metro memasuki 2025 dengan pemerintahan baru yang resmi berjalan sejak pelantikan Wali Kota Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota M. Rafieq Adi Pradana pada 20 Februari 2025. Pelantikan itu membawa ekspektasi tinggi dengan ritme kerja yang lebih cepat, birokrasi yang lebih rapi, dan kebijakan yang lebih membumi. 

Namun hampir satu tahun berjalan, yang terasa justru irama pemerintahan yang sering tersendat dengan banyak pidato pemanasan, tetapi mesin kebijakan kerap batuk saat harus menarik beban di lapangan.

Di awal masa jabatan, Wali Kota Bambang memaparkan sembilan program prioritas yang terdengar komprehensif dan menjanjikan. Pendidikan, kesehatan, pelayanan publik berbasis teknologi, seni budaya dan pariwisata, literasi keagamaan, tata kelola yang transparan, penguatan kesejahteraan, infrastruktur, teknologi informasi, hingga penataan ruang dan lingkungan kota. Daftarnya panjang dan rapi. Masalahnya bukan pada gagasan, melainkan pada disiplin eksekusi.

Sejak awal tahun, Metro sudah disuguhi pekerjaan rumah klasik, yaitu banjir dan buruknya drainase yang diakui membutuhkan pembenahan serius dan biaya besar. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan alarm keras bahwa fondasi layanan dasar masih rapuh. Kota dengan fondasi rapuh seharusnya dipimpin dengan model kerja krisis dan perbaikan sistem sekaligus, bukan dengan ritme normal yang santai.

Ironisnya, di saat kebutuhan perbaikan infrastruktur begitu nyata, realisasi anggaran justru berjalan terseok. Hingga Oktober 2025, serapan APBD dilaporkan baru 44,12 persen. Lebih memalukan lagi, belanja modal yang seharusnya menjadi bahan bakar utama pembangunan fisik, justru baru menyentuh 15,69 persen. 

Angka ini bukan sekadar statistik, itu merupakan potret kegagalan manajemen perencanaan dan pengadaan. Jalan rusak, drainase mampet, dan fasilitas publik yang tak kunjung dibenahi punya korelasi langsung dengan rendahnya belanja modal.

Seretnya belanja ini mengindikasikan persoalan yang berulang, dokumen teknis yang tidak siap sejak awal tahun, lelang yang terlambat, koordinasi OPD yang timpang, serta lemahnya fungsi pengendalian. Ketika keterlambatan mulai terlihat, tidak ada kepemimpinan yang cukup keras untuk “menampar meja” dan memaksa percepatan. Sehingga dampaknya muncul pada laporan bawahan yang diduga hanya menyenangkan hati pimpinan. 

Dari sisi pendapatan, situasinya tak kalah mengkhawatirkan. Per 30 September 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 73,77 persen dari target. Bahkan sejak Juli 2025, BPPRD sudah memberi sinyal bahwa realisasi PAD terancam tidak tercapai. 

Alarm dini itu seharusnya menjadi dasar koreksi kebijakan dan memperketat belanja nonprioritas, menata ulang target, dan mengamankan kas daerah. Namun respons itu terasa lambat, para pejabat dibawahnya diduga hanya sibuk mencari muka dan berupaya mengambil hati pemimpinnya. 

Akibatnya, menjelang akhir tahun, persoalan paling telanjang pun muncul, yaitu keterlambatan pembayaran kepada rekanan. Pekerjaan diakui selesai, tetapi hak belum dibayarkan. Isu keterbatasan kas daerah mencuat, memperlihatkan bahwa manajemen arus kas belum dipimpin sebagai soal kehormatan pemerintah. 

Bagi pelaku usaha lokal, ini bukan isu kecil. Kontraktor kecil menanggung bunga pinjaman, pemasok menahan distribusi, dan pekerja harian menunggu upah. Euforia tahun baru pun terasa hambar ketika dapur warga justru dicekik ketidakpastian.

Dalam situasi seperti ini, alasan efisiensi atau hambatan administrasi terdengar bukan lagi sebagai penjelasan, melainkan pembenaran. Ketika komunikasi resmi minim, rumor berkembang, kepercayaan runtuh, dan iklim usaha lokal terguncang. Pemerintah lupa bahwa stabilitas ekonomi daerah bukan hanya ditopang oleh kebijakan besar, tetapi oleh kepastian pembayaran yang sederhana.

Persoalan layanan dasar pun menambah daftar tagihan publik. Di sektor persampahan, konflik pengangkutan sampah sempat terjadi hingga menyeret isu boikot armada. Kota Metro disebut hanya mengandalkan sekitar 36 unit truk, sementara rencana membangun TPST di tiap kecamatan masih sebatas wacana. Ini menunjukkan sistem persampahan yang rapuh dan mudah limbung oleh gesekan operasional kecil. Padahal, sampah adalah wajah paling jujur dari tata kelola kota.

Di tengah itu semua, dinamika ekonomi 2025 tidak memberi ruang untuk lengah. Fluktuasi inflasi sepanjang tahun, terutama pada momentum Ramadhan dan Idulfitri, menuntut kehadiran negara yang nyata di pasar dan rantai pasok. Pengendalian harga tidak cukup dengan rapat koordinasi, ia harus terlihat di lapangan, di los pedagang, dan di ongkos hidup warga.

Maka kritik paling tajam terhadap Pemkot Metro sepanjang 2025 bukan pada kurangnya ide, melainkan pada lemahnya manajemen eksekusi dan keterlambatan keberanian fiskal. Ketika sinyal bahaya sudah menyala sejak pertengahan tahun, respons justru terasa setengah hati. Akibatnya, tahun ditutup bukan dengan capaian, melainkan dengan tumpukan kewajiban.

Perbaikan ke depan tidak bisa lagi bersifat kosmetik. Mesin perencanaan dan pengadaan harus dirapikan dari hulu, dengan kesiapan dokumen sejak awal tahun dan pengendalian langsung oleh pimpinan. Proyeksi pendapatan harus realistis, berbasis potensi, bukan sekadar optimisme politik. 

Manajemen kas harus dijadikan urusan utama, dengan kalender pembayaran yang jelas dan komunikasi yang jujur. Layanan dasar seperti persampahan dan drainase harus ditangani secara sistemik, bukan reaktif. Dan yang terpenting, seluruh janji harus diukur dengan indikator yang bisa dipantau publik.

Tahun baru seharusnya menjadi momentum harapan. Namun bagi Metro, pergantian 2025 ke 2026 justru menjadi cermin yang jujur, bahwa kota ini belum benar-benar bahagia. Bukan karena kurang slogan, tetapi karena rencana belum sepenuhnya turun ke aspal. 

Jika pemerintah tidak belajar dari tagihan yang membengkak hingga awal tahun ini, maka tahun-tahun berikutnya hanya akan mengulang siklus yang sama, dirayakan di malam pergantian, ditagih oleh kenyataan di pagi hari. Semoga tulisan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua terutama pemimpin yang sedang berkuasa dan para pejabatnya. (*)