‎Kupastuntas.co, Lampung Barat - Persoalan rendahnya nilai tambah hasil pertanian dan ketidakstabilan harga sayur-mayur di Lampung Barat (Lambar) mencuat dalam temu masyarakat yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Kecamatan Sukau.

‎Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus secara terbuka menyampaikan berbagai keluhan petani yang selama ini menjadi pekerjaan rumah daerah penghasil padi, kopi, dan sayur-mayur tersebut.

‎Temu masyarakat yang berlangsung di Pekon Tanjung Raya, Kamis (18/12/2025), menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menyuarakan langsung persoalan struktural pertanian kepada Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari minimnya infrastruktur pengolahan hingga ketergantungan pasar luar daerah.

‎Parosil Mabsus mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Lampung Barat menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani akibat berbagai kendala yang hingga kini belum teratasi secara optimal.

‎Di sektor pertanian padi, Parosil menyoroti belum adanya pabrik pengolahan gabah di Lampung Barat.

Kondisi itu membuat petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panen ke luar daerah, sehingga nilai jual gabah dan beras tidak maksimal serta mengurangi keuntungan petani.

‎Persoalan serupa juga dialami petani sayur-mayur. Menurut Parosil, fluktuasi harga di tingkat petani kerap menimbulkan kerugian karena harga pasar sangat dipengaruhi pasokan dari luar daerah.

Akibatnya, petani lokal sulit menikmati harga yang stabil meski produksi melimpah.

‎“Pasokan beras untuk kebutuhan SPPG saja kita masih mengambil dari kabupaten tetangga. Sayurannya pun belum bisa seutuhnya dari lokal, karena menurut ahli gizi kandungan pestisidanya masih tinggi,” ujar Parosil Mabsus, saat menyampaikan kondisi di lapangan.

‎Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama anjloknya harga sayur-mayur di Lampung adalah masuknya pasokan dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi, yang membuat harga produk lokal harus mengikuti pasar eksternal.

‎Menurut Mirza, kondisi tersebut merugikan petani Lampung, termasuk Lampung Barat, karena hasil pertanian lokal sebenarnya memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri jika dikelola dengan sistem yang tepat dan terintegrasi.

‎Ia menegaskan ke depan tidak boleh lagi ada sayuran dari luar Provinsi Lampung masuk ke wilayah Lampung selama kabupaten-kabupaten di dalam provinsi masih mampu mencukupi kebutuhan.

Kebijakan itu, kata Mirza, bertujuan melindungi harga dan pasar petani lokal.

‎“Bagaimana caranya kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Lampung termasuk sayuran, agar masyarakat makmur,” ungkap Gubernur Lampung di hadapan masyarakat Sukau.
‎

Meski demikian, Mirza juga mengingatkan pentingnya perubahan pola tanam dan pengelolaan pertanian, khususnya pengurangan penggunaan pestisida.

Hal tersebut dinilai krusial agar hasil pertanian Lampung Barat dapat memenuhi standar kesehatan dan dimanfaatkan dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎Sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi, Gubernur Lampung memastikan pihaknya akan mendukung pembangunan pabrik pengolahan gabah di Lampung Barat.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen padi sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi pertanian daerah. (*)