Kupastuntas.co, Metro - Evaluasi akreditasi RSUD Sumbersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan kembali membuka wajah asli tata kelola layanan kesehatan daerah. Antara komitmen politik menjaga mutu layanan dan realitas keterbatasan anggaran serta sarana-prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi. 

Di tengah kebijakan efisiensi belanja, pemerintah kota dituntut membuktikan bahwa kesehatan bukan sekadar jargon prioritas, melainkan benar-benar dijaga kualitasnya.

Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah, sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan standar pelayanan publik.

“Walaupun di tengah efisiensi anggaran ini, kita tetap coba usahakan karena kesehatan ini salah satu prioritas yang sudah menjadi arahan Kemendagri,” kata Rafieq saat diwawancarai awak media usai memberikan sambutan pada evaluasi akreditasi rumah sakit tersebut, Senin (15/12/2025). 

Rafieq bahkan menegaskan bahwa pada 2026 mendatang, tidak boleh ada penurunan kualitas layanan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi janji politik yang menuntut pembuktian, mengingat akreditasi rumah sakit bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi menyangkut keselamatan pasien, disiplin kerja, dan konsistensi pelayanan.

Dalam konteks akreditasi, Rafieq menyebutkan bahwa perbaikan utama yang tengah dikejar RSUD Sumbersari Bantul meliputi pemantapan standar operasional prosedur (SOP), pengendalian penggunaan teknologi, serta pengendalian infeksi. Ketiga aspek tersebut, menjadi indikator krusial dalam penilaian akreditasi rumah sakit.

“Kalau perbaikan, yang jelas harus ada pemantapan SOP, juga controlling terhadap penggunaan teknologi maupun pengendalian infeksi, karena itu menjadi salah satu standar yang paling dinilai saat akreditasi,” tegasnya.

Ia mengakui bahwa proses pembenahan baru dimulai. Transformasi teknologi, termasuk digitalisasi layanan, masih berlangsung secara bertahap. Meski demikian, Rafieq menyebut seluruh pegawai sudah mulai diarahkan untuk menggunakan sistem yang ada, walaupun kemampuan mereka belum sepenuhnya merata.

“Semua pegawai sudah mulai menggunakan, walaupun masih ada yang belum bisa, tapi sudah mulai belajar. Begitu juga pengendalian infeksi, itu terus ditingkatkan dan diingatkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur RSUD Sumbersari Bantul, dr. Anita Veramawati menyampaikan gambaran lapangan yang lebih lugas. Ia mengakui adanya peningkatan signifikan di sejumlah aspek, terutama sarana dan prasarana. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menjawab seluruh standar mutu pelayanan yang dipersyaratkan.

“Memang RSUD Sumbersari Bantul saat ini sudah banyak peningkatan, terutama untuk sarpras. Untuk menjaga mutu pelayanan, memang terkait dengan beberapa hal yang disampaikan Pak Wakil Wali, khususnya teknologi,” ucap dr. Anita.

Ia juga menyoroti penerapan rekam medis elektronik sebagai salah satu tantangan terbesar. Sistem ini menuntut perubahan budaya kerja dan kemampuan teknis pegawai. Mereka yang sebelumnya gagap teknologi, kini tidak memiliki pilihan selain beradaptasi.

“Rekam medis elektronik ini merupakan standar dari Kemenkes pusat. Bukan kita yang bikin. Teman-teman yang sebelumnya gagap teknologi, mau tidak mau sekarang harus bisa,” tegasnya.

Namun tantangan yang lebih serius, menurut dr. Anita, terletak pada pengendalian infeksi. Ia secara terbuka mengakui bahwa kendala utama masih pada keterbatasan sarana-prasarana, yang membutuhkan anggaran besar dan belum seluruhnya dapat dipenuhi dalam waktu dekat.

“Untuk infeksi, ini terkendala beberapa sarpras yang mungkin baru bisa terpenuhi di tahun berikutnya. Karena pasti butuh anggaran besar, masih banyak sarana dan prasarana yang belum kita penuhi,” tandasnya.

Meski demikian, ia menyebut pemerintah Kota Metro telah membantu melengkapi sejumlah kebutuhan mendesak pada tahun ini, meski masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Evaluasi akreditasi RSUD Sumbersari Bantul dengan demikian bukan hanya menjadi penilaian administratif semata, tetapi juga cermin keseriusan Pemkot Metro dalam menempatkan kesehatan sebagai hak dasar warga. 

Janji menjaga mutu layanan di tengah efisiensi anggaran akan diuji oleh kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan nyata rumah sakit, dari alat kesehatan, sistem digital, hingga perlindungan pasien dari risiko infeksi. (*)