‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi III DPR RI, Sudin, melalui Tenaga Ahli, Donald Harris Sihotang, menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Sabtu (13/12/2025).

‎Dalam pemaparannya, Donald menjelaskan bahwa 4 Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.

‎"Keempat pilar ini merupakan tonggak utama yang harus dijaga oleh kita agar bangsa Indonesia tetap kokoh, bersatu dan berdaulat," kata dia.

‎Menurutnya, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

‎Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial seharusnya tercermin dalam sikap masyarakat, termasuk kepedulian terhadap sesama.

‎Ia mencontohkan, masih sering dijumpai sikap abai ketika ada tetangga tertimpa musibah atau kecelakaan di jalan.

‎"Jangan hanya hafal Pancasila, tapi tidak mengamalkannya. Nilai kemanusiaan dan gotong royong harus hidup di tengah masyarakat," ujarnya.

‎Donald juga menegaskan pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi.

‎Menurutnya, seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke memiliki kedudukan yang sama, tanpa perbedaan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya.

‎Indonesia sebagai negara majemuk memiliki lebih dari 17 ribu pulau, ratusan bahasa daerah, enam agama yang diakui negara, serta beragam kepercayaan yang harus saling dihormati.

‎"Indonesia bisa maju dan kuat jika bersatu. Sejarah membuktikan, bangsa ini merdeka karena persatuan dan kekompakan melawan penjajah," katanya.

‎Ia menambahkan, setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

‎Pilar kebangsaan harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan.

‎Dalam kesempatan itu, Donald juga mengingatkan dampak negatif dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan.

Ia menyinggung maraknya bencana banjir di sejumlah daerah di Sumatera yang salah satunya dipicu oleh keserakahan dan lemahnya pengawasan perizinan.

‎"Kita harus hati-hati memilih pejabat. Kebijakan mereka setelah menjabat akan berdampak langsung kepada masyarakat," tegasnya.

‎Selain itu, ia menyoroti peran media sosial yang memiliki dua sisi, positif dan negatif. Media sosial dapat mempercepat arus informasi dan memperluas komunikasi, namun juga berpotensi menggeser nilai budaya jika tidak disikapi dengan bijak.

‎"Kita harus mengawasi anak-anak agar tidak kehilangan jati diri dan tetap berpegang pada nilai kebangsaan," ujarnya.

‎Di akhir pemaparan, Donald mengajak masyarakat menjaga persatuan sekaligus lingkungan hidup.

‎Ia menekankan bahwa persoalan banjir, termasuk di Kota Bandar Lampung, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

‎"Jangan buang sampah sembarangan, jaga keseimbangan alam, jangan menebang pohon sembarangan dan mengalihfungsikan lahan tanpa perhitungan. Menjaga lingkungan adalah bagian dari mengamalkan nilai Pancasila," pungkasnya.

‎Sementara itu, ia juga menjelaskan peran DPR RI, khususnya Komisi III yang membidangi hukum dan ketertiban masyarakat.

‎DPR RI memiliki 13 komisi dengan total 565 anggota, termasuk 20 anggota dari Provinsi Lampung yang terbagi dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan 2. Sudin sendiri merupakan anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1.

‎DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yakni membuat undang-undang, menyusun anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran, seperti PKH, KIP, dan KIS.

‎"Masyarakat harus mengenal wakil rakyatnya, jangan tergoda politik uang atau serangan fajar. Pilih pemimpin yang berkualitas, berkarakter, dan dekat dengan rakyat," tutupnya. (*)