Kupastuntas.co, Metro - Banjir yang kembali merendam sejumlah titik di Kota Metro pada awal Desember 2025 menjadi tamparan keras bagi pemerintah kota. Genangan setinggi hampir satu meter di kawasan Iringmulyo, Metro Timur pada 9 Desember 2025 menegaskan satu kenyataan tentang penanganan banjir di Metro masih jauh dari kata tuntas.

Keluhan warga bahwa setiap hujan deras pasti banjir kembali mengalir, mengiringi kritik publik yang kian menajam.

Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana menyebut peristiwa Desember ini sebagai alarm keras yang menandakan bahwa cara lama dalam menangani banjir tidak lagi memadai.

Menurutnya, tahun anggaran 2026 harus menjadi fase perubahan, dari pendekatan tambal-sulam menuju skema rekayasa teknis yang menyeluruh, disiplin dan berbasis data.

Jika dirangkai dari awal hingga akhir tahun, kronologi banjir di Metro pada 2025 membentuk pola yang jelas. Awal Januari, berbagai titik banjir muncul serentak hampir di semua kecamatan.

Kawasan Margorejo di Metro Selatan menjadi lokasi dengan dampak paling besar akibat topografi setempat yang menjadi daerah tampungan air.

Pada pertengahan 2025, Pemkot Metro mulai menggelontorkan tiga proyek strategis penanganan banjir senilai sekitar Rp20 miliar.

Langkah ini diproyeksikan sebagai pijakan penyusunan masterplan drainase terpadu, dokumen jangka panjang yang diharapkan mampu mengatur aliran air dari hulu hingga hilir secara sistematis.

Namun, harapan itu dibenturkan pada fakta lapangan bahwa sejumlah proyek diduga dikerjakan asal-asalan. Laporan media menyoroti penggunaan material bekas, volume pengerjaan yang tak sesuai spesifikasi, hingga sistem pengawasan yang longgar.

Titik di Hadimulyo Barat menjadi sorotan tajam karena kualitas pekerjaan yang dinilai berpotensi mengacaukan efektivitas program penanggulangan banjir.

Hasilnya, banjir di Desember 2025 kembali hadir bukan sebagai kejadian alam semata, tetapi sebagai indikator bahwa pekerjaan rumah masih menumpuk.

Wakil Wali Kota Metro menegaskan bahwa banjir Desember adalah momentum refleksi. Menurutnya, 2026 harus menjadi tahun pemutusan siklus banjir berulang.

"Banjir Desember ini bukan takdir. Ini rapor merah yang wajib dibalas dengan kerja teknis yang jauh lebih serius. 2026 harus jadi tahun kita memutus siklus banjir,” kata dia kepada Kupastuntas.co, Kamis (11/12/2025).

Ia menyebutkan tujuh pekerjaan besar yang harus dieksekusi tanpa kompromi mulai dari pemetaan rinci titik rawan banjir hingga level RT.

"Pemkot Metro berencana mempercepat pemetaan banjir yang sebenarnya sudah disiapkan sejak awal 2025. Tapi 2026 harus menjadi tahun hasil konkret dengan data kedalaman genangan, durasi banjir, kapasitas saluran eksisting, dan alur aliran air dari hulu ke hilir," jelasnya.

Pemanfaatan GIS, survei lapangan terstruktur, dan laporan warga akan dijadikan dasar. Proyek fisik 2026 wajib mengacu pada peta, bukan sekadar usulan lisan.

"Kalau peta tidak detail, proyek mudah meleset. Kita ingin semua intervensi tepat sasaran. Penyelesaian dan disiplin terhadap masterplan drainase terpadu. Masterplan drainase yang disiapkan sejak Juli 2025 harus rampung dan menjadi rujukan mutlak untuk setiap proyek," jelasnya.

"Dokumen ini akan menentukan kapasitas saluran primer, sekunder, tersier, titik penyempitan aliran, lokasi yang perlu kolam retensi, ruang hijau yang harus difungsikan sebagai area resapan. Kita harus berhenti membangun saluran yang tidak nyambung. Metro butuh sistem, bukan proyek lepas-lepas,” imbuhnya.

Ia mengakui bahwa bahwa 2025 meninggalkan citra buruk akibat dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar. Untuk 2026, pengawasan akan diperketat meliputi dokumentasi harian, pelibatan pengawas teknis kompeten, ruang laporan masyarakat dan penyaringan ketat bagi kontraktor bermasalah.

"Tidak ada toleransi untuk proyek asal jadi. Ini menyangkut keselamatan lingkungan. Penegakan tata ruang dan bangunan yang menghalangi aliran air. Bangunan yang menutup saluran, menyalahi sempadan, atau menghilangkan resapan menjadi penyebab munculnya banjir baru," terangnya.

"Pemkot siap melakukan penertiban bertahap dengan tetap mengedepankan keadilan. Investasi boleh, tapi tidak dengan mengorbankan keselamatan lingkungan,” sambungnya.

Tak hanya itu, penguatan infrastruktur hijau dari RTH hingga sumur resapan. KLHS menegaskan pentingnya ruang terbuka hijau yang fungsional. Tahun 2026, Pemkot akan menambah area hijau, membangun sumur resapan, menghidupkan kembali koridor hijau, menjadikan taman kota sebagai kantong air.

"Solusi banjir itu kombinasi beton dan kesadaran. Metro akan menyiapkan grup komunikasi cepat antar-kelurahan dan BPBD, SOP evakuasi saat genangan naik, pelatihan relawan kelurahan, edukasi mitigasi risiko. Yang bisa kita janjikan bukan hilangnya hujan deras, tapi berkurangnya kerusakan,” tegas Wakil Walikota.

Menurutnya, tumpukan sampah, sedimen, dan rumput menjadi penyumbat saluran utama. Pemkot menargetkan jadwal gotong royong rutin, edukasi sampah yang lebih agresif, dukungan logistik pembersihan dan kampanye berkelanjutan melalui sekolah, rumah ibadah, serta kelompok masyarakat.

"Kalau semua tanah dicor dan sampah masih masuk got, drainase sebesar apa pun tidak akan mampu. Dari rangkaian banjir sepanjang 2025, Metro kini berada di persimpangan. Perencanaan telah disiapkan, tapi kualitas eksekusi akan menjadi penentu," kata dia.

"Tantangannya jelas, proyek harus bermutu dan tata ruang harus tegas. Ruang hijau harus bertambah, perilaku warga harus berubah, dan pemerintah harus disiplin mengeksekusi peta besar. Ukuran keberhasilan saya bukan banyaknya proyek yang diresmikan, tapi berkurangnya rumah warga yang kemasukan air ketika hujan deras,” tandasnya.

Jika semua berjalan konsisten, tahun 2026 bisa menjadi tahun ketika Kota Metro benar-benar mulai memutus siklus banjir berulang bukan lagi sekadar bertahan dari siklus banjir tahunan. (*)