Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga, YLKI, dan Hiswanamigas untuk membahas pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi, Selasa (9/12/2025).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, menjelaskan jika rapat tersebut digelar guna menindaklanjuti fenomena meningkatnya antrean di sejumlah SPBU di Lampung dalam beberapa pekan terakhir.

Pemprov Lampung bersama Pertamina dan pihak terkait berupaya memastikan kondisi tersebut tidak kembali terjadi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

"Intinya rapat tadi itu mendiskusikan terkait terjadinya fenomena yang akhir-akhir ini terlihat banyaknya antian panjang di beberapa SPBU di Provinsi Lampung. Untuk itu Pemprov bersama terkait Pertamina mendiskusikan agar kondisi ini tidak terjadi," kata dia.

Mulyadi mengatakan, kuota biosolar untuk Lampung pada tahun 2025 mencapai 790.765 KL, dengan realisasi penyaluran hingga bulan November sebesar 89,91 persen.

"Masih tersisa sekitar 10 persen hingga akhir Desember, namun kami meminta Pertamina untuk meningkatkan suplai harian dari 2.100 KL menjadi 2.450 KL karena diperkirakan kebutuhan pada Desember akan meningkat," sambungnya.

Sementara itu, untuk pertalite kuota Lampung pada 2025 tercatat sebanyak 748.883 KL dengan realisasi 80,57 persen. Artinya masih ada sekitar 15 persen kuota yang belum terpakai hingga akhir tahun.

"Sementara itu, untuk LPG 3 kg, dari total alokasi 217.836 MT, realisasi distribusinya telah mencapai 98,9 persen," tuturnya.

Mulyadi menegaskan bahwa ketiga komoditas tersebut diperkirakan aman hingga akhir tahun. Pertamina juga memastikan pasokan Dexlite yang permintaannya meningkat akhir-akhir ini akan ditambah mulai 11 Desember, sehingga diharapkan dapat mengurai antrean di SPBU.

Terkait penyebab antrean, Mulyadi menyebutkan bahwa setiap SPBU memiliki kuota yang ditetapkan oleh Pertamina.

"Ketika kuota habis, suplai otomatis berhenti. Dalam situasi ini, kami meminta Pertamina memberikan fleksibilitas kuota antar-SPBU, terutama untuk wilayah yang permintaannya sedang tinggi," jelasnya.

Pemprov Lampung memastikan akan memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG di lapangan.

Pengawasan akan melibatkan aparat serta pihak SPBU agar distribusi tepat sasaran dan berjalan efektif. Selain itu, perbaikan tata kelola distribusi dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang.

"Ini akan bahu membahu bekerjasama untuk melakukan pengawasan sehingga kendali distribusi BBM dan LPG itu tepat sasaran dan terlayan dengan baik," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, menegaskan bahwa persoalan utama yang terjadi saat ini adalah kemacetan distribusi.

Menurutnya, beberapa SPBU mengalami habisnya kuota lebih cepat, sementara SPBU lain masih memiliki sisa kuota. Hal ini menyebabkan suplai menjadi tidak merata.

"Kami meminta Pertamina agar kuota tidak bersifat kaku. Jika terjadi penumpukan atau kebutuhan meningkat, suplai tetap diberikan meskipun kuota SPBU tercatat sudah habis. Fleksibilitas kuota ini diperlukan agar distribusi BBM dan LPG lebih lancar," ujarnya.

Pemprov Lampung berharap langkah-langkah yang telah disepakati dalam rapat ini mampu memastikan kesiapan dan kelancaran distribusi energi bersubsidi untuk masyarakat selama libur Nataru. (*)