Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban tewas akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Hingga kini, ada 950 orang yang tewas akibat bencana di tiga provinsi itu.

Dilihat dari Dashboard Penanganan Bencana Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, Sumbar BNPB, Senin (8/12/2025), pukul 10.48 WIB, total korban luka akibat bencana di tiga provinsi itu mencapai 5 ribu orang.

Selain itu, ada 274 orang yang masih dinyatakan hilang. BNPB juga mencatat ada lebih dari 850 ribu orang yang menjadi pengungsi.

Total daerah terdampak berjumlah 52 kabupaten dan kota di Aceh, Sumut serta Sumbar. Selain itu, ada 156 ribu rumah rusak, 435 jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum yang rusak hingga 534 sekolah yang rusak akibat bencana.

Jumlah korban diperkirakan akan berubah seiring proses evakuasi dan pembersihan area terdampak bencana dilakukan. 

Berikut data korban di setiap provinsi hingga pukul 10.48 WIB, Senin (8/12/2025), yaitu di Aceh korban tewas 386 orang, hilang 101 Orang dan luka 4.300 orang

Lalu, Sumut korban tewas 330 orang, hilang 78 orang dan luka 647 orang. Kemudian, Sumbar korban tewas 234 orang, hilang 95 orang dan luka 112 orang.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto setuju menganggarkan Rp 60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian yang rusak ataupun hancur karena longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumut dan Sumbar. 

Bantuan itu diberikan karena warga tidak direlokasi.

Dilansir Antara, Senin (8/12/2025), hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12) malam. 

Prabowo awalnya menerima laporan soal pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk pengungsi banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat, rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan," kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto kepada Prabowo saat rapat.

Suharyanto mengatakan data itu belum final. Dia mengatakan pendataan masih dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

BNPB kemudian mengajukan anggaran bantuan Rp 60 juta per rumah pengungsi. Prabowo sempat bertanya apakah angka tersebut cukup untuk membangun hunian tetap.

"Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?" tanya Presiden ke Suharyanto. "Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang," kata Suharyanto.

Suharyanto mengatakan Rp 60 juta merupakan bantuan dari pemerintah. Dia mengatakan bantuan itu juga tak diberikan dalam bentuk uang, melainkan keperluan perbaikan rumah.

"Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa tambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain," katanya.

Prabowo pun menyatakan setuju. Dia meminta anggaran itu dihitung lagi agar sesuai dengan kebutuhan. "Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya," ujar Prabowo. (*)