Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Candrawansah, menilai kepemimpinan baru PDI Perjuangan berpotensi mengangkat kembali posisi partai berlambang banteng tersebut di kancah politik nasional maupun daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Ia mengatakan, struktur DPD PDI-P Lampung telah mengesahkan ketua baru, termasuk kepengurusan DPC di tingkat kabupaten/kota.

Komposisi kepengurusan kali ini umumnya diisi oleh tokoh-tokoh lama yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, khususnya pada posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

"Ini tentu menjadi modal penting bagi PDI-P untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada mendatang. Mayoritas pengurus adalah figur berpengalaman dan memahami dinamika politik di akar rumput," ujarnya saat dimintai keterangan, Minggu (7/12/2025).

Candrawansah menjelaskan, secara nasional PDI-P beberapa kali menjadi pemenang Pemilu, terutama dalam perolehan kursi DPR RI.

Namun, di tingkat daerah, termasuk Lampung, tren perolehan suara dan kemenangan kepala daerah dalam beberapa periode terakhir mengalami penurunan cukup signifikan.

Meski demikian, ia melihat PDI-P masih memiliki basis massa yang solid dan loyal, sehingga peluang untuk kembali menguasai legislatif dan eksekutif tetap terbuka.

"PDI-P adalah partai yang memiliki jaringan kuat dan basis yang jelas. Dengan penyegaran kepemimpinan, tidak menutup kemungkinan mereka bangkit kembali," katanya.

Menurutnya, simpatisan dan kader tentu menaruh harapan besar pada pemimpin baru agar mampu membawa perubahan signifikan, tidak hanya untuk internal partai, tetapi juga bagi pembangunan daerah.

Ia berharap partai politik, termasuk PDI-P, tidak hanya berfokus pada kepentingan internal, tetapi berani memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam isu-isu dasar kesejahteraan.

"Harapan kita semua, partai bisa hadir sebagai kekuatan yang memperjuangkan masyarakat. Lampung masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan, lapangan kerja yang terbatas, hingga kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang terjangkau," pungkasnya. (*)