Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan kesiapan menghadapi potensi lonjakan kebutuhan pangan, peningkatan mobilitas masyarakat, serta cuaca ekstrem menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Fokus utama adalah menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.

Kesiapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, saat diminta keterangan usai menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung di Hotel Grand Mercure, pada Rabu (3/12/2025). Menurutnya, Lampung Barat tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan provinsi, tetapi harus memperkuat langkah antisipatif di tingkat kabupaten.

Mad Hasnurin menilai bahwa kondisi Lampung Barat yang mengandalkan jalur lintas barat dan sejumlah sentra produksi pangan harus menjadi perhatian khusus. Pada periode NATARU, jalur ini kerap mengalami peningkatan lalu lintas yang dapat mengganggu distribusi logistik jika tidak dipersiapkan sejak awal.

Menurut Wabup, Pemkab Lampung Barat memprioritaskan pemantauan pasokan komoditas strategis, terutama beras, minyak goreng, gula, dan LPG yang sering mengalami kenaikan permintaan saat libur panjang. Pemerintah daerah disebut perlu mempercepat koordinasi dengan BULOG dan distributor untuk mencegah gejolak harga.

“Kami tidak ingin masyarakat Lampung Barat mengalami kendala mendapatkan kebutuhan pokok menjelang Nataru. Distribusi dan pasokan adalah fokus utama kami, karena ini menyangkut stabilitas harga dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab Lampung Barat juga menaruh perhatian pada potensi cuaca ekstrem yang bisa mengganggu akses jalan serta menghambat mobilitas barang dan layanan publik. Sejumlah kecamatan rawan longsor dan banjir menjadi atensi pemerintah daerah agar upaya mitigasi benar-benar diterapkan.

Mad Hasnurin mengatakan pihaknya telah meminta BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Ketahanan Pangan memperkuat monitoring lapangan untuk mendeteksi lebih awal potensi hambatan. Menurutnya, respons cepat lebih penting dibandingkan sekadar penanganan setelah gangguan terjadi.

“Cuaca ekstrem akhir tahun bisa berdampak pada akses logistik. Maka, Lampung Barat harus memastikan jalur distribusi aman dan stok pangan tidak terputus. Antisipasi ini tidak bisa dilakukan menjelang hari H, tapi harus dimulai jauh sebelum puncak mobilitas terjadi,” ujarnya.

Wabup juga menekankan pentingnya kesiapan energi, terutama BBM dan LPG, mengingat sejumlah wilayah Lampung Barat masih memiliki akses distribusi terbatas. Pengawasan pasokan diperlukan agar tidak terjadi antrean maupun kelangkaan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Pemkab Lampung Barat, lanjutnya, akan memperkuat kolaborasi dengan aparat keamanan, pelaku usaha, dan stakeholder terkait untuk menjaga keamanan wilayah. Ia meminta jajaran OPD tidak hanya mengandalkan rakor provinsi, tetapi memperkuat langkah konkret di lapangan.

Dalam pertemuan TPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga menyampaikan perlunya pengawasan intensif terhadap potensi spekulan yang memanfaatkan momentum NATARU untuk memainkan harga. Pemkab menegaskan tidak akan segan melakukan penindakan jika ditemukan tindakan merugikan masyarakat.

Wabup menegaskan bahwa langkah antisipatif harus berjalan paralel dengan pemantauan harga dan stok komoditas secara real time. Pemerintah daerah, katanya, telah menugaskan perangkat kecamatan dan pasar untuk rutin melaporkan perkembangan harga.

“Kami ingin memastikan masyarakat Lampung Barat dapat menghadapi Natal dan Tahun Baru tanpa beban lonjakan harga atau kelangkaan barang. Ini bukan hanya tugas TPID Provinsi, tetapi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah,” katanya.

Wabup juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran pasokan dari dan menuju sentra produksi pangan Lampung Barat, yang merupakan salah satu pemasok kebutuhan pangan di wilayah barat Lampung. Ia menilai distribusi dari petani hingga pasar harus tetap terjaga meski mobilitas meningkat.

High Level Meeting TPID Provinsi Lampung menjadi momentum penting bagi Pemkab Lampung Barat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Namun, Mad Hasnurin menegaskan bahwa tantangan riil justru ada pada implementasi di lapangan yang memerlukan kerja cepat, bukan seremoni rapat semata.

“Kami berkomitmen melakukan langkah konkret. Sinkronisasi kebijakan penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemkab Lampung Barat berharap wilayahnya dapat menghadapi musim libur akhir tahun dengan kondisi aman, lancar, dan tanpa gangguan distribusi. Pemerintah daerah menegaskan kesiapsiagaan penuh hingga masa puncak transportasi dan konsumsi masyarakat berakhir. (*)