BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 631 Orang
Penampakan banjir dahsyat yang menghantam wilayah Sumatera Barat. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) terus memperbarui data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah
longsor di pulau Sumatera yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut)
dan Sumatera Barat (Sumbar).
BNPB merilis jumlah korban meninggal total menjadi 631 orang. Data tersebut
diperbarui BNPB melalui situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana
(Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) pukul 10.01 WIB yang dilansir Detikcom.
Dalam situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB)
tersebut tertulis 'Rekapitulasi Terdampak Bencana'. Rinciannya, jumlah korban
meninggal 631 jiwa, jumlah korban hilang 472 jiwa, jumlah terluka 2.600 jiwa,
jumlah korban terdampak 3,2 juta jiwa dan jumlah korban mengungsi 1 juta jiwa
Adapun kabupaten yang terdampak sebanyak 50 kabupaten. Selain mengakibatkan
korban jiwa dan mengungsi, bencana ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah
rumah warga.
Rinciannya, rumah rusak berat 3.500 unit, rumah rusak sedang 2 ribu, rumah
rusak ringan 3.500 unit, fasilitas pendidikan rusak 322 unit dan jembatan rusak
277 unit.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan meninjau kembali
dokumen persetujuan lingkungan perusahaan-perusahaan di wilayah terdampak
banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar termasuk di Daerah Aliran Sungai
(DAS) Batang Toru.
Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
(BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan sudah meminta jajaran terkait
melakukan kajian ulang persetujuan lingkungan.
"Kemudian kita juga akan me-review semua persetujuan di situ. Jadi,
kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah
hujan. Artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya,"
kata Hanif dikutip Antara, Senin (1/12/2025).
KLH/BPLH akan memanggil delapan perusahaan yang beraktivitas di DAS Batang
Toru untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait aktivitas mereka di
wilayah itu. Hal itu dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret
banjir di wilayah Sumatera.
Dengan data verifikasi awal dan jika sudah mendapatkan data-data yang
diperlukan maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
mencegah banjir dan longsor terulang.
"Apakah penghentian kegiatan dan seterusnya. Karena ini memang sudah
terjadi bencana. Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab ya terkait dengan
bencana ini," jelasnya.
Hanif mengakui bahwa masih ada ketidakmampuan untuk mendeteksi potensi
bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Termasuk dalam kasus bencana di
Sumatera yang dipengaruhi Siklon Tropis Senyar, sebuah fenomena langka di mana
siklon terbentuk di dekat khatulistiwa.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dia harapkan dapat menjadi
pembelajaran agar tidak terulang kembali, termasuk dengan memastikan kesiapan
daya dukung dan daya tampung lingkungan. (*)
Berita Lainnya
-
Operasi Senyap KPK di Akhir Tahun, OTT Beruntun Ungkap Dugaan Korupsi di Sejumlah Daerah
Jumat, 19 Desember 2025 -
KPK Geledah Kantor hingga Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah, Dalami Dugaan Korupsi Proyek
Selasa, 16 Desember 2025 -
Mendag Terbitkan Aturan 35 Persen Distribusi Minyakita Wajib Lewat BUMN
Selasa, 16 Desember 2025 -
BNPB: Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.016 Jiwa, 212 Hilang
Senin, 15 Desember 2025









