Kupastuntas.co, Lampung Barat - Di tengah meningkatnya harga beras dan minyak goreng, pemerintah resmi menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 29.559 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Barat.

Penyaluran yang dimulai Jumat (28/11/2025) ini menjadi intervensi paling dinantikan warga karena tahun ini jumlah bantuan ditambah.

CPP kali ini tidak hanya menyediakan beras seperti tahun sebelumnya, tetapi juga minyak goreng sebanyak 4 liter per keluarga. Total yang disalurkan Beras 591.180 Kg dan minyak goreng 118.236 liter.

Penambahan ini disebut sebagai langkah konkret pemerintah menghadapi lonjakan harga pangan yang dirasakan masyarakat beberapa bulan terakhir.

Pelepasan penyaluran dilakukan di Gudang Bulog Subdivre Lambar, Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit. Meski dibuka secara simbolis oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Danang Hari Suseno, kegiatan lebih menekankan pada urgensi penanganan kerawanan pangan yang mulai meningkat di beberapa wilayah.

Danang menegaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan kebijakan langsung Presiden sebagai respons atas kondisi harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar.

"Ini adalah wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, baik dari sisi harga maupun volumenya,” ujar Danang.

Bagi sebagian besar warga, penambahan minyak goreng dalam paket CPP dianggap sebagai solusi penting karena komoditas tersebut mengalami kenaikan harga paling signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah berharap tambahan ini dapat menekan beban pengeluaran rumah tangga.

Selain CPP, beberapa hari sebelumnya pemerintah juga menyalurkan BLTS Kesra sebesar Rp900 ribu kepada 37.752 KPM melalui Kartu KKS dan Kantor Pos. Rangkaian bantuan ini dinilai saling melengkapi dan menjadi bantalan sosial di tengah gejolak harga pangan.

Danang menyampaikan bahwa bantuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi daerah. Lonjakan harga beras dan minyak goreng sebelumnya sempat berkontribusi pada naiknya inflasi Lampung.

"Tujuan penyaluran kali ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin, menekan kerawanan pangan, serta membantu pemerintah mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga beras dan minyak goreng,” tegasnya.

Tahun 2025 menjadi fase penting dalam mekanisme penyaluran karena untuk pertama kalinya pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar verifikasi penerima. Data ini menggantikan P3KE yang sebelumnya digunakan dalam berbagai program bansos.

Perubahan basis data tersebut dinilai akan membuat bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah berharap penerima benar-benar berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi tertinggi.

Untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru, Danang meminta keterlibatan seluruh aparatur kecamatan, pekon, dan TKSK. Menurutnya, koordinasi lapangan menjadi faktor utama agar bantuan sampai ke tangan warga sesuai jadwal.

"Penyaluran dikatakan sukses bukan hanya dari komoditinya tersalur, tetapi juga administrasinya tertib dan sesuai petunjuk teknis,” ujarnya.

Pemerintah juga meminta setiap pekon menunjuk penanggung jawab distribusi untuk mencegah hambatan teknis, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Langkah ini diperlukan agar distribusi berlangsung merata di seluruh kecamatan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan apresiasi kepada Perum Bulog dan OPD terkait karena telah menyiapkan mekanisme penyaluran hingga mencapai kesiapan 100 persen. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar bantuan sampai tepat waktu.

Kepada para penerima manfaat, Danang mengingatkan agar menggunakan bantuan secara bijak dan tidak menjualnya kembali. Ia juga meminta warga segera melapor jika terdapat kekurangan kualitas atau jumlah paket.

"Jika ada kekurangan, baik dari kualitas maupun jumlah, sampaikan secara baik kepada pihak penyedia agar tidak menimbulkan kekisruhan,” tambahnya.

Dengan tambahan bantuan pangan dan penyesuaian data nasional, pemerintah berharap penyaluran CPP tahun ini dapat menjadi intervensi yang benar-benar terasa oleh masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial. (*)