Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengatakan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan telah melakukan apel kesiapsiagaan.

Menurutnya, curah hujan tinggi diprediksi mulai terjadi pada bulan Oktober dan puncak musim penghujan akan terjadi pada Desember 2025 hingga Januari dan mulai menurun di Februari 2026.

"Karena diperkirakan di akhir tahun ini curah hujan akan sangat tinggi dan hidrometeorologi seperti hujan, puting beliung, tanah longsor dan banjir rob masih mendominasi kejadian bencana di Lampung," kata Rudy, saat dimintai keterangan, Rabu (19/11/2025).

Ia menerangkan, hingga Oktober 2025 kejadian bencana masih dinominasi oleh banjir dengan 114 kejadian, banjir rob 4 kejadian, angin kencang 136, tanah longsor 38 dan gempa bumi sudah 5 kali terjadi.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten/kota menyampaikan informasi untuk selalu siaga 24 jam. Kita juga mengaktifkan posko yang ada di kabupaten/kota untuk merespon laporan dari kejadian bencana dari masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, seluruh daerah di Lampung rawan terjadi bencana hidrometeroologi. Sehingga semua daerah diminta untuk selalu waspada dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

"Daerah yang rawan untuk pemetaan hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung itu terdampak hidrometrologi. Seperti banjir, puting beliung laporan yang masuk melalui pusdalof itu hampir setiap hari ada kejadian," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya mengusahakan adanya buffer stock dan sudah bersurat kepada BNPB agar memberikan dukungan. Hal tersebut karena Pemprov Lampung sudah menetapkan status siaga darurat hidrometeroologi.

Menurutnya, status siaga darurat ditetapkan pada bulan Oktober dan akan diperpanjang hingga enam bulan kedepan agar ada payung hukum ketika terjadi keadaan darurat.

"Ini sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur tentunya dengan bekal status daruratan kita sudah bisa berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan dukungan logistik dan peralatan menghadapi bencana itu hidrometeorologi di tahun 2025 dan awal 2026," jelasnya. 

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk memanfaatkan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang akhir-akhir ini banyak digunakan di beberapa provinsi yang sudah lebih dulu dilanda banjir.

"Kita sudah merasakan manfaat dari OMC ini pada awal tahun 2025 ketika terjadi banjir besar di beberapa daerah. Dengan melakukan OMC selama 5 hari kita bisa meminimalisir dampak yang luas dari bencana tersebut," pungkasnya. (*)