Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menegaskan komitmennya mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Menurut Maulidah, Lampung sebagai salah satu lumbung pangan Tanah Air memiliki peran strategis dalam produksi beras, singkong, jagung, lada, hingga kedelai.

Namun demikian, Maulidah mengungkapkan masih ada sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan, terutama terkait komoditas singkong.

Aduan masyarakat yang ia terima saat turun menyerap aspirasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru dengan praktik di lapangan.

“Dalam Pergub itu potongan rafaksi ditetapkan 15 persen. Tapi di lapangan, petani masih ada yang dipotong hingga 45 persen. Ada juga yang menerima potongan 30 persen, tapi harus menunggu antrian dua sampai tiga hari. Sementara yang dipotong 45 persen justru langsung dibayar,” ungkapnya saat diwawancarai, Rabu (19/11/2025).

Ia menilai kondisi ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menghambat upaya provinsi memperkuat ketahanan pangan sesuai arahan pemerintah pusat.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung lebih tegas mengawasi lapak-lapak atau tempat penampungan yang belum menerapkan aturan sesuai Pergub.

“Menuju ketahanan pangan, pemerintah harus hadir memastikan aturan berjalan. Ini bagian penting untuk menjaga rantai pasok, harga, dan kesejahteraan petani,” tegasnya.

Maulidah juga menyoroti aspek hilirisasi yang telah ditekankan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ia mengapresiasi ikhtiar pemerintah, namun menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan agar implementasinya lebih maksimal.

Di sisi infrastruktur sebagai salah satu aspek pendukung dalam proses distribusi hasil pangan, Maulidah menyebut sejumlah progres positif, di antaranya pembangunan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta perbaikan akses eksit Tol Gunung Batin menuju Lampung Utara yang kini sudah mengurangi titik-titik jalan rusak. Pemerintah menargetkan 100 persen jalan mantap pada 2027.

Selain itu, Maulidah menyoroti pentingnya program Desaku Maju yang digulirkan Pemprov Lampung untuk memperkuat kebutuhan dasar petani, termasuk penyediaan pupuk dan sarana produksi lainnya. Ia menilai dukungan pupuk subsidi, benih, dan bantuan lain harus dipermudah tanpa syarat yang memberatkan.

“Kita ini lumbung pangan. Maka bantuan subsidi untuk petani harus menjadi prioritas. Pupuk dan bibit harus mudah diakses. Kalau program ini benar-benar dijalankan dengan baik, akan sangat membantu ekonomi masyarakat dan mendukung rencana Pemprov dalam mengembangkan komoditas seperti lada dan kedelai,” ujarnya.

DPRD Lampung, kata Maulidah, akan memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dapat terlaksana secara tepat sasaran.

“Program tentu ada plus minusnya. Tapi tugas kami memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama petani. Ini bagian dari komitmen kami mendukung ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” tutupnya. (*)