Kupastuntas.co, Metro - Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, meluruskan kabar soal adanya pemangkasan besar-besaran dalam rancangan APBD 2026. Menurutnya, angka turun hingga sekitar Rp161 miliar itu bukan karena Pemkot sengaja memotong, melainkan karena penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

Rafieq membeberkan sumber penurunan terbesar dari Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp90,9 miliar. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik minus Rp31 miliar karena beberapa paket sektor pendidikan, kesehatan, air minum, dan infrastruktur hilang.

Lalu, insentif Fiskal jadi nol alias urun Rp21,12 miliar. Berikutnya ialah DAK Non-Fisik yang turun Rp4,39 miliar, terutama pada BOK, BOKB, BOP PAUD, dan perpustakaan

“Ini lebih ke penyesuaian. Bukan Metro yang memutuskan memotong anggarannya sendiri. Jadi yang turun itu pendapatan. Dari situ kita wajib melakukan penyesuaian belanja,” kata dia saat dikonfirmasi awak media, Selasa (18/11/2025).

Rafieq memastikan bahwa Pemkot memegang prinsip utama yaitu jangan sampai layanan publik terganggu. Kemudian ia menegaskan sejumlah hal yang harus dilindungi.

"Yang dilindungi adalah Gaji dan tunjangan melekat ASN, layanan pendidikan, layanan kesehatan, administrasi dasar dan layanan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan," ujarnya.

Penyesuaian diarahkan ke pos yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, seremonial, kegiatan yang bisa digabung, hingga belanja modal yang tak mendesak.

Meski ruang gerak anggaran mengecil, Rafieq menegaskan kinerja ASN tidak boleh berubah. Ia mengingatkan kemungkinan bahwa ruang gerak terbatas, beban kerja meningkat, dan tuntutan efisiensi lebih tinggi.

“Gaji aman. Tapi dukungan operasional akan lebih ketat. Situasi ini sebagai momentum untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih berat," ucapnya.

Wakil Walikota juga menerangkan sejumlah skenario efisiensi yang bakal menyasar perjalanan dinas hingga kegiatan yang bersifat seremonial.

"Jadi kedepannya, perjalanan dinas hanya untuk urusan yang wajib. Rapat dan bimtek di hotel, digeser ke fasilitas Pemkot. Honorarium panitia dan lembur akan diperketat dan kegiatan seremonial akan disederhanakan," paparnya.

Sementara terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, Rafieq mengatakan masih dalam kajian, dengan prinsip perlindungan terhadap unit layanan dasar. Rafieq juga menegaskan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus tetap prima.

"Pemkot akan memperkuat anggaran frontliner seperti puskesmas, sekolah, perizinan, dan disdukcapil. Kemudian digitalisasi layanan untuk menekan biaya dan pengawasan layanan agar tak ada penurunan kualitas yang dibiarkan," jelasnya.

Di tengah penyesuaian anggaran, dua perangkat kunci justru punya peran lebih besar ialah Inspektorat untuk mencegah moral hazard, mengawal layanan, memperkuat SPIP. Kemudian BKPSDM untuk memastikan disiplin ASN, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kinerja yang lebih objektif.

Menurut Rafieq, kondisi ini bukan hanya beban, tetapi juga kesempatan merapikan banyak hal dalam birokrasi.

“Mengurangi kegiatan seremonial, menghapus duplikasi program, memperkuat tata kelola berbasis data itu peluang besar. Karena ruang fiskal berubah, indikator kinerja juga akan diselaraskan ulang. Fokusnya bergeser ke mutu layanan dan outcome, bukan sekadar banyaknya kegiatan," terangnya lagi.

Pemkot juga menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga semangat ASN, mulai dari dialog dan sosialisasi ke semua OPD, mendorong inovasi sederhana di unit kerja serta memberi apresiasi untuk ASN inovatif dan forum berbagi solusi antar-pegawai.

“Efisiensi bukan hukuman. Ini ujian untuk bekerja lebih cerdas dan tetap adil. Hak dasar ASN kami jaga. Kami juga pastikan layanan dasar tetap maksimal. Mohon dukungan, karena APBD 2026 masih tahap proyeksi dan masih dibahas dengan DPRD. Pemkot akan mencari komposisi terbaik antara efisiensi, pelayanan, dan perlindungan ASN," tandasnya. (*)