Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyoroti pentingnya peningkatan akses pendidikan sebagai langkah memutus rantai kemiskinan.

Sejalan dengan Program Prioritas Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, saat memimpin Upacara Bulanan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Senin (17/11/2025).

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan turut mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayahnya," ujarnya.

Saat ini, Provinsi Lampung memiliki 3 Sekolah Rakyat rintisan, antara lain SRMA32 Lampung Selatan untuk jenjang SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur untuk jenjang SD dan SMP.

Pada tahun 2025, pemerintah juga akan membangun Sekolah Rakyat permanen seluas 10 hektar yang terletak di Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

"Ini merupakan wujud nyata Pemerintah Provinsi Lampung hadir menuju pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin khususnya di Provinsi Lampung agar tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya," katanya.

Ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menghadirkan program yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk penguatan sekolah rakyat serta pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan," ujar Marindo.

Berdasarkan data yang dirangkum dari katalog potret kemiskinan Lampung yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 29 September 2025, Provinsi Lampung mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan selama satu dekade terakhir.

Tingkat kemiskinan di Lampung turun dari 35 persen pada tahun 2015 menjadi 10 persen pada 2025.

"Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun angka kemiskinan di Lampung dibandingkan dengan kemiskinan nasional penurunannya tergolong lebih cepat," katanya.

Ia menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan sosial bagi masyarakat lebih diprioritaskan.

"Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan," katanya. (*)