Kupastuntas.co, Tanggamus – Dari luar, gedung-gedung dinas di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus tampak tenang. Namun di dalamnya, suasana jauh dari produktif.

Para pejabat eselon duduk di balik meja, sebagian sibuk mengobrol, bermain ponsel, atau sekadar melirik jam dinding. Tak banyak berkas yang bergerak, tak ada keputusan penting yang diambil.

“Sekarang ini semua orang menahan napas,” ujar seorang kepala bidang di salah satu dinas teknis dengan nada rendah, Kamis (6/11/2025). “Semua sedang menunggu badai mutasi dari bupati.”

Ia tak sendirian. Hampir seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Tanggamus, dari kepala dinas, sekretaris, kepala bagian, hingga kepala seksi dan staf mengaku resah menghadapi rencana rolling dan demosi besar-besaran yang kabarnya akan diumumkan Jumat (7/11/2025) atau paling lambat pekan depan.

Kabar itu sudah beredar dari mulut ke mulut sejak akhir Oktober lalu. Tak ada surat resmi, tak ada jadwal yang pasti. Tapi rumor yang berhembus cukup untuk mengguncang semangat kerja aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau kabar rolling sudah sampai ke bawah, otomatis kerja orang jadi tidak fokus. Semua was-was,” kata seorang sekretaris dinas yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dari pengamatan Kupastuntas.Co, di sejumlah OPD, jam masuk pegawai kini molor hingga pukul 09.00 WIB, bahkan ada yang baru terlihat di kantor setelah pukul 10.00.

Saat siang menjelang, suasana kantor berubah seperti ruang tunggu, tenang tapi tanpa produktivitas.

Banyak pegawai pulang lebih cepat sekitar pukul 14.00 WIB, padahal jam kerja resmi berakhir pukul 16.00.

Dari penelusuran, sedikitnya 12 satuan kerja (satker) kini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), tanpa pemimpin definitif. Situasi ini menciptakan kekosongan kendali dan melemahkan kedisiplinan.

"Kalau pimpinan masih Plt, bawahan juga setengah hati bekerja. Tidak ada yang ditakuti,” ujar seorang kepala seksi dari Dinas Bapenda.

Wakil Bupati Agus Suranto disebut beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, sidak itu dinilai sebatas formalitas.

“Datang sebentar, keliling, lalu foto-foto. Tidak ada tindakan tegas atau sanksi bagi yang bolos,” ujar Nita, seorang staf di salah satu dinas

Kelonggaran disiplin ini kontras dengan instruksi nasional yang ditekankan Kementerian PAN-RB soal peningkatan kinerja ASN daerah.

Dalam laporan terakhir Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024, disiplin kerja ASN menjadi salah satu indikator utama kinerja daerah, dan Lampung termasuk provinsi dengan tingkat ketidakhadiran ASN tertinggi di Sumatera bagian selatan.

Menurut pengamat administrasi publik, Panroyen, fenomena seperti ini lazim muncul menjelang mutasi besar.

“ASN di daerah sering kali tidak menilai kinerja sebagai faktor utama mutasi. Mereka lebih menilai kedekatan dengan kekuasaan. Akibatnya, rasa takut menggantikan etos kerja,” jelasnya.

Ia menilai kondisi di Tanggamus sebagai bentuk “ketakutan kolektif birokrasi.” Para pejabat lebih sibuk menjaga posisi ketimbang bekerja untuk publik.

“Jika situasi ini dibiarkan, pelayanan publik akan stagnan, bahkan bisa lumpuh,” katanya menegaskan.

Dari informasi yang diperoleh, Bupati Mohammad Saleh Asnawi memang tengah menyiapkan evaluasi besar terhadap struktur pejabat Pemkab Tanggamus.

Sumber di lingkaran dalam menyebutkan, bupati menilai masih banyak pejabat “tidak perform” dan perlu diganti untuk mempercepat agenda reformasi birokrasi.

Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kegelisahan. Banyak pejabat takut dijatuhkan ke posisi lebih rendah (demosi) atau dipindahkan jauh dari pusat pemerintahan.

“Kami tidak menolak mutasi, asal transparan dan sesuai kompetensi. Tapi kalau berdasarkan kedekatan pribadi, itu yang membuat kami khawatir,” ujar salah seorang kepala dinas senior.

Sementara itu, masyarakat berharap perombakan yang akan dilakukan benar-benar berorientasi pada pelayanan.

Sejumlah tokoh masyarakat di Kotaagung menilai Bupati Saleh Asnawi perlu turun langsung menertibkan ASN yang malas dan memperkuat budaya disiplin kerja.

“Kalau birokrasi lemah, rakyat yang rugi. Kami ingin bupati tegas,” kata Mas Anom, tokoh masyarakat asal Kecamatan Kotaagung Timur.

Kini, seluruh kantor di lingkungan Pemkab Tanggamus bagai menunggu ketukan palu. Jumat (7/11/2025) disebut-sebut sebagai hari di mana surat keputusan mutasi akan keluar. Namun hingga Kamis (6/11/2025), belum ada pengumuman resmi.

Sementara waktu terus berjalan, pelayanan publik berjalan lamban, dan semangat ASN masih tertahan dalam ketidakpastian.

Tanggamus menanti arah baru birokrasi, apakah akan bergerak ke arah profesionalisme, atau kembali terperangkap dalam siklus politik jabatan. (*)