Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Lampung Corruption Watch (LCW) mendesak Kapolda Lampung yang baru, Irjen Pol Helfi Assegaf, menjadikan pemberantasan korupsi dan pengawasan pangan sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama masa jabatannya.

Ketua LCW Juendi Leksa Utama menegaskan, masyarakat Lampung menaruh harapan besar pada kepemimpinan Irjen Helfi agar mampu menghadirkan penegakan hukum yang berani dan berpihak kepada kepentingan publik.

Menurutnya, Lampung masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, mulai dari praktik korupsi, konflik agraria, hingga kriminalitas jalanan.

“Kapolda harus tampil tegas dan tidak ragu menindak pelaku korupsi, baik di lingkungan pemerintah maupun di internal kepolisian. Ini ujian awal bagi Kapolda baru menunjukkan komitmennya pada reformasi hukum," kata dia, Selasa (4/11/2025).

Ia menilai, pengalaman Irjen Helfi sebagai Ketua Satgas Pangan Polri merupakan modal besar untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan harga bahan pokok di Lampung, yang kerap bergejolak menjelang hari-hari besar nasional.

“Lampung adalah salah satu sentra pangan di Sumatera, tetapi ironisnya, masalah kelangkaan dan lonjakan harga sering terjadi. Kami berharap Kapolda baru turun langsung mengawasi mata rantai distribusi dan menindak mafia pangan,” kata Juendi.

Menurut LCW, stabilitas pangan memiliki korelasi kuat dengan stabilitas keamanan. Jika persoalan pangan dibiarkan tanpa pengawasan ketat, hal itu bisa memicu keresahan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kapolda harus memastikan setiap unsur kepolisian di daerah aktif mengawasi distribusi barang pokok, pupuk, dan BBM. Jangan beri ruang bagi penimbunan atau praktik curang yang merugikan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, LCW menyoroti pentingnya pemetaan kerawanan di seluruh wilayah Lampung, baik dari sisi kejahatan konvensional maupun konflik lahan yang sering melibatkan aparat. Juendi menyebut, langkah cepat Kapolda baru dalam memetakan wilayah rawan akan menentukan keberhasilan dalam menjaga keamanan daerah.

“Kapolda tidak boleh hanya bekerja di balik meja. Ia harus turun langsung, melihat kondisi masyarakat, dan mendengarkan aspirasi di lapangan. Pendekatan personal seperti ini bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian,” tegasnya.

LCW juga menilai, salah satu pekerjaan rumah terbesar Polda Lampung adalah penegakan hukum yang belum sepenuhnya transparan. Menurut Juendi, masih ada kesan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan oknum berpengaruh.

“Masyarakat menunggu langkah nyata Kapolda baru untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi kesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” katanya.

Juendi menegaskan, penugasan Irjen Helfi di Lampung bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi merupakan misi penting dari Kapolri untuk memperkuat kehadiran negara dalam pelayanan publik dan pengawasan ekonomi daerah.

“Kapolri pasti menugaskan beliau dengan mandat khusus. Karena itu, publik menanti gebrakan konkret, bukan sekadar seremonial,” ujar Juendi.

Dalam kesempatan itu, LCW juga mendorong Kapolda untuk memperkuat pengawasan internal dan menindak setiap oknum polisi yang terlibat pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Langkah ini penting untuk memulihkan citra kepolisian di mata publik.

“Integritas aparat adalah fondasi utama kepercayaan masyarakat. Jika ada oknum bermasalah, Kapolda harus segera bertindak tanpa kompromi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Juendi menegaskan bahwa LCW siap menjadi mitra strategis sekaligus pengawas independen untuk memastikan agenda reformasi kepolisian di Lampung berjalan sesuai harapan masyarakat.

“LCW akan terus mengawal setiap langkah Kapolda baru. Kami berharap Irjen Helfi membawa perubahan nyata bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di Lampung,” pungkas Juendi Leksa Utama. (*)