Kupastuntas.co, Lampung Barat - Program nasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lampung Barat masih berjalan lamban. Dari 135 koperasi yang telah berbadan hukum, baru satu yang benar-benar beroperasi, yakni di Pekon (Desa) Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian.

Kondisi itu diungkapkan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, saat menerima kunjungan Komandan Kodim (Dandim) 0422 Lampung Barat, Letkol Inf Rizky Kurniawan, di rumah dinasnya, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Selasa (4/11/2025).

Parosil menilai, lambatnya operasional koperasi menjadi tantangan tersendiri dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat pekon (desa). Ia meminta agar seluruh pihak terkait dapat mempercepat realisasi koperasi yang kini masih tertahan di tahap awal.

“Dari 135 koperasi yang sudah berbadan hukum, baru satu yang aktif. Artinya masih banyak yang perlu kita benahi agar program nasional ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Parosil.

Menurutnya, kehadiran Koperasi Merah Putih bukan sekadar formalitas pembentukan lembaga ekonomi desa, tetapi menjadi upaya konkret memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Parosil menegaskan, pemerintah daerah akan fokus mempercepat operasional koperasi yang belum berjalan.

“Kita tidak ingin koperasi hanya sebatas nama. Koperasi Merah Putih harus benar-benar berfungsi, menjadi wadah ekonomi masyarakat, dan berkontribusi nyata untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0422 Lampung Barat, Letkol Inf Rizky Kurniawan, menyatakan TNI siap mendukung penuh suksesnya program nasional tersebut. Ia mengatakan, TNI mendapat instruksi untuk berperan aktif dalam pendampingan, pembangunan fisik, dan monitoring koperasi desa di seluruh wilayah.

“TNI akan ikut turun langsung mendukung pembangunan koperasi ini. Target nasionalnya adalah 80 ribu Koperasi Merah Putih hingga awal 2026, dan Lampung Barat termasuk daerah yang menjadi prioritas,” ujar Rizky.

Rizky menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung koperasi. Ia meminta pemerintah daerah membantu menjembatani koordinasi dengan kecamatan dan pekon agar pembangunan bisa segera dilakukan.

“Kami membutuhkan lahan sekitar 600 hingga 1.000 meter persegi di setiap titik pembangunan. Kami harap Pemda bisa membantu mencarikan lokasi yang strategis agar koperasi mudah diakses masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan fisik koperasi akan dilakukan oleh TNI, namun aset tersebut nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pekon. Untuk Lampung Barat, pihaknya merencanakan pembangunan enam koperasi. “Satu lokasi sudah mulai kami garap, dan lima lainnya masih menunggu lahan yang siap. Semoga bisa segera terealisasi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Parosil menyambut baik langkah Kodim 0422 Lampung Barat dan menegaskan kesiapan Pemkab untuk mendukung penyediaan lahan. Ia menyebut, lokasi pembangunan harus dipilih dengan cermat agar koperasi dapat berjalan efektif.

“Lokasinya harus strategis, berada di pinggir jalan, dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan begitu, koperasi bisa benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi desa,” ucapnya.

Parosil juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat agar koperasi tidak hanya berdiri secara simbolis, melainkan mampu menggerakkan roda ekonomi di tengah efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.

“Program Koperasi Merah Putih ini adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat. Kalau dijalankan dengan serius, ini bisa menjadi motor ekonomi baru bagi Lampung Barat,” pungkasnya.

Melalui kerja sama lintas lembaga, diharapkan percepatan operasional koperasi dapat segera terwujud. Pemerintah daerah menargetkan seluruh koperasi yang telah terbentuk di Lampung Barat bisa aktif beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat pada 2026 mendatang. (*)