‎Kupastuntas.co, Tanggamus  – Harapan warga sembilan pekon di Kecamatan Pematangsawa, Kabupaten Tanggamus, Lampung, untuk memiliki akses jalan darat yang layak kembali diuji.

‎Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus dinilai ingkar janji karena tak kunjung menurunkan dua unit alat berat yang sebelumnya dijanjikan untuk membantu pembukaan badan jalan penghubung Way Nipah–Tampang Tua.

‎Meski tanpa bantuan pemerintah, sembilan kepala pekon, yakni Way Nipah, Teluk Brak, Karang Berak, Kaurgading, Tirom, Way Asahan, Martanda, Tampang Muda, dan Tampang Tua, bersama masyarakat serta tokoh setempat tetap melanjutkan pekerjaan pembukaan badan jalan secara mandiri.

‎Sejak dua pekan terakhir, mereka berinisiatif menyewa satu unit alat berat untuk melanjutkan pengerjaan jalan yang telah lama diimpikan itu.

‎“Pemkab Tanggamus seperti tidak mengizinkan alat berat dikirim ke lokasi. Padahal dalam rapat terakhir bersama Pak Sekda, sudah disepakati dua alat berat akan diturunkan,” ujar Hamid, Kepala Pekon Tampang Tua, Rabu (29/10/2025).

‎Hamid menduga keterlambatan atau pembatalan penurunan alat berat itu ada kaitannya dengan pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang meminta agar proyek pembukaan jalan dihentikan karena berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

‎“Saya rasa itu karena ada berita dari Kadis Kehutanan Provinsi yang menolak proyek ini. Tapi kami tidak akan berhenti. Jalan ini adalah kebutuhan hidup masyarakat kami,” tegasnya.

‎Menurut Hamid, meskipun menghadapi kendala dan belum mendapat restu penuh dari Pemkab, masyarakat tetap berkomitmen melanjutkan pengerjaan.

‎Bahkan, sejumlah tokoh dari delapan pekon tersebut berencana menemui Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, untuk meminta agar proyek pembukaan badan jalan Way Nipah–Tampang Tua tetap dilanjutkan.

‎“Informasinya hari ini ada pertemuan antara Pak Bupati dan Pak Camat Pematangsawa. Kami berharap hasilnya positif. Keberadaan jalan aspal ini harga mati dan impian kami semua,” ujar Hamid penuh harap.

‎Di tengah perjuangan itu, suara masyarakat kian lantang menggema. Tokoh masyarakat Aries Tampang menyampaikan pernyataan terbuka mewakili masyarakat Pematangsawa bagian selatan.

‎“Kami datang dari Pematang Sawa bagian selatan. Kami membawa cerita yang bukan lagi sekadar kisah, melainkan luka menganga yang telah bernanah selama berpuluh-puluh tahun," katanya.

‎"Kami adalah warga negara Indonesia, tetapi kami hidup seolah-olah kami terpisah dari peta peradaban. Kami terisolasi. Kata isolasi bukan hanya berarti jauh, melainkan terampasnya hak kami atas kehidupan yang layak," kata Aries.

‎Dalam pernyataan lengkapnya, Aries menegaskan bahwa masyarakat sembilan pekon di wilayah Pematangsawa bagian selatan menyampaikan protes keras dan kecaman tertinggi terhadap pernyataan pihak yang menolak atau menghambat rencana pembukaan jalan tersebut.

‎“Pernyataan itu seolah mengesampingkan penderitaan kami dan tidak berpihak kepada masyarakat. Kami sudah terlalu lama terisolasi,” tegas Aries.

‎Ia kemudian menyampaikan empat poin utama kecaman dan tuntutan masyarakat, yakni ‎Keterisoliran Puluhan Tahun adalah Tragedi Kemanusiaan.

‎Warga sembilan pekon telah hidup dalam keterasingan selama puluhan tahun. Tanpa jalan darat yang layak, perekonomian tersendat karena hasil panen sulit dijual, pendidikan terhambat karena akses guru dan siswa terbatas, serta kondisi kesehatan kritis karena evakuasi medis sering terlambat.

‎Konservasi Harus Selaras dengan Kesejahteraan.
‎Masyarakat menghormati upaya konservasi TNBBS, namun menolak jika konservasi dijadikan alasan untuk mengorbankan kehidupan manusia.

"Kami bukan musuh alam, kami bagian dari ekosistem ini,” ujar Aries.

‎Keputusan yang Tidak Berempati. ‎Penolakan pembukaan jalan dinilai menunjukkan minimnya empati terhadap penderitaan masyarakat.

Aries mempertanyakan keberpihakan pihak-pihak yang seharusnya melindungi rakyat kecil.

‎Desakan untuk Merevisi Sikap dan Dukung Penuh.
‎Masyarakat mendesak Kepala Dinas Kehutanan Lampung Edi Karizal dan pihak TNBBS segera merevisi sikap mereka serta mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap pembangunan jalan yang menjadi urat nadi kehidupan warga.

“Pembangunan jalan ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi amanat kemanusiaan untuk membebaskan sembilan pekon dari belenggu isolasi. Kami menuntut hak kami untuk menikmati pembangunan dan terbebas dari penderitaan. Jangan biarkan rakyat menderita lebih lama lagi,” tegas Aries dalam pernyataan yang juga ditembuskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri LHK, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Ketua DPRD Tanggamus, serta media massa.

‎Sementara itu, tokoh lainnya, Khaibar menambahkan bahwa jeritan hati masyarakat Tampang Tua dan delapan  pekon lainnya telah disuarakan selama puluhan tahun, namun nyaris tak pernah mendapat perhatian.

“Mereka bukan minta emas permata atau bandara megah, mereka hanya minta jalan penghubung antarpekon ke ibu kota kabupaten. Selama 80 tahun kemerdekaan, mereka terisolasi. Tiap pemilu dan pilkada selalu dijanjikan jalan, tapi janji tinggal janji. Masyarakat Tampang Tua dan sekitarnya terlupakan, termarginalkan... miris,” ujarnya.

‎Kini, di tengah keterbatasan dan keputusasaan, semangat gotong royong masyarakat menjadi pelita terakhir bagi terwujudnya impian besar mereka.

‎Walau hanya satu alat berat bekerja di lapangan, warga datang silih berganti memantau proses pembukaan badan jalan yang mulai menembus wilayah pedalaman.

‎"Bagi masyarakat Pematangsawa bagian selatan, jalan Way Nipah–Tampang Tua bukan sekadar proyek pembangunan,  melainkan napas kehidupan dan simbol harapan yang tak pernah padam," tegas Hamid.

‎Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengenai alasan tertundanya pengiriman dua alat berat tersebut.

Kepala Dinas PMD Tanggamus, Arpin, juga tak tampak di kantor saat hendak dikonfirmasi. (*)