• Kamis, 23 Oktober 2025

Direksi BUMD Harus Mampu Baca Peluang Pasar

Kamis, 23 Oktober 2025 - 08.15 WIB
18

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung, Rinvayanti. Foto: Dok Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghentikan penyertaan modal dari APBD kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik PT Wahana Raharja (WR) maupun PT Lampung Jasa Utama (LJU), sejak tahun 2020. Direksi kedua BUMD tersebut diminta mampu membaca peluang pasar dan mengelola perusahaan secara berkelanjutan.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung, Rinvayanti, mengatakan kebijakan penghentian penyertaan modal ke BUMD diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Rinvayanti mengungkapkan, penyertaan modal terakhir kali diberikan kepada BUMD pada tahun 2019.
“Kebijakan Gubernur Lampung untuk tidak lagi memberikan penyertaan modal diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan prinsip efisiensi keuangan. Hal ini menjadi tantangan bagi jajaran direksi BUMD untuk membuktikan kemampuan manajerial, kreativitas, dan inovasi dalam mengelola perusahaan secara profesional dan berkelanjutan,” kata Rinvayanti, Rabu (22/10/2025).

Ia menerangkan, meskipun tanpa tambahan modal, Pemprov Lampung tetap berkomitmen mendukung keberlanjutan BUMD melalui fungsi pembinaan dan pengawasan. Namun, ruang inovasi dan strategi bisnis sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi masing-masing perusahaan daerah.

“Direksi dituntut mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, memperkuat kinerja operasional, serta meningkatkan daya saing usaha tanpa ketergantungan pada dana APBD,” papar Rinvayanti.

Ia menambahkan, keberlanjutan operasional BUMD kini bergantung pada kemampuan direksi dalam membaca peluang pasar, mengelola risiko, dan mengambil keputusan yang tepat serta profesional.
“Tapi bukan berarti Pemprov Lampung lepas tangan. Pemerintah tetap hadir sebagai pembina dan pengawas. Namun ruang inovasi sepenuhnya berada di tangan direksi BUMD,” tegasnya.

Menurut Rinvayanti, direksi BUMD harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta maupun pelaku usaha lainnya.
“Direksi BUMD juga harus mencari peluang bisnis yang potensial dan menjalin kemitraan strategis agar mampu tumbuh di tengah keterbatasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT LJU, Oktavianus Yulia, mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah meski tanpa adanya suntikan modal dari Pemprov Lampung.
“Ini kami terima sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat Lampung semuanya,” ujarnya.

Oktavianus menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik. Terkait rencana bisnis, ia menyebut masih perlu waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Yang penting kita optimistis untuk lebih maju. Kita juga perlu evaluasi terhadap kondisi yang ada saat ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT WR, Asep Muzaki, menyatakan optimismenya meski tanpa tambahan modal dari Pemprov Lampung. Menurutnya, perusahaan masih memiliki potensi besar yang bisa digarap, termasuk pemanfaatan aset yang selama ini belum dikelola optimal.
“Jangan lupa, kita masih punya banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Jadi, kita tidak hanya bicara kapital berupa uang, tapi juga kapital berupa regulasi dan kebijakan. Kita bisa melihat data pasar untuk menentukan langkah,” ujar Asep.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan aset untuk pengembangan bisnis ke depan.
“Kita akan lihat apakah aset itu bisa dilepas atau justru menjadi peluang untuk pengembangan bisnis,” imbuhnya.

Asep juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk membenahi kinerja BUMD yang dipimpinnya. Ia mengakui bahwa PT Wahana Raharja saat ini masih mencatatkan kerugian dalam laporan keuangan yang dipublikasikan secara terbuka.
“Memang benar, kalau melihat laporan keuangan, Wahana Raharja masih terus merugi. Itu informasi publik yang bisa diakses siapa saja. Tapi bagi saya, ini justru menjadi titik awal untuk melakukan pembenahan besar,” kata Asep, Rabu (1/10/2025) lalu.

Ia menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah restrukturisasi keuangan, dengan menelaah secara detail aset, piutang, dan kewajiban utang.
“Kami sedang mempelajari seluruh kondisi keuangan. Yang pasti, kami tidak ingin terus bergantung pada suntikan modal dari pemerintah daerah. Perusahaan harus bisa membenahi diri dari dalam dan benar-benar menjalankan prinsip bisnis,” ujarnya.

Asep mengungkapkan, pihaknya membagi fokus kerja Wahana Raharja ke dalam dua pendekatan, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi, yang dikoordinasikan oleh Direktur Operasional, mencakup penguatan bisnis internal seperti pengelolaan keuangan, hutang-piutang, serta aspek teknis perusahaan. Sementara ekstensifikasi ditangani langsung olehnya, dengan fokus mencari mitra baru, investor, dan peluang kerja sama strategis.

Ia juga menyebut pihaknya telah menyiapkan sepuluh rencana bisnis, delapan di antaranya sudah dalam tahap pematangan. Sebagian besar peluang usaha berbentuk kolaborasi melalui kerja sama operasi (KSO), joint operation, maupun investasi luar negeri.
“Sudah ada beberapa penjajakan dengan mitra internasional seperti dari Vietnam, Tiongkok, dan Jerman. Harapannya, kolaborasi ini bisa membuka ruang baru bagi Wahana Raharja agar lebih kompetitif,” jelasnya.

Asep menambahkan, salah satu fokus utama perusahaan ke depan adalah sektor pertanian, karena memiliki fasilitas mesin pengolahan padi yang selama ini belum dimaksimalkan. Dengan dukungan investasi baru, produksi beras bisa ditingkatkan dari kategori medium menjadi premium dengan fasilitas pengemasan modern.
“Kami ingin mengoptimalkan potensi yang ada. Dari gabah bisa menjadi beras siap edar. Bahkan ke depan, peluang diversifikasi produk kebutuhan pokok masyarakat juga akan dikembangkan sesuai arahan Gubernur,” ujarnya.

Asep menegaskan, tujuan dari transformasi ini adalah menjadikan Wahana Raharja sebagai penopang, bukan beban, bagi APBD Lampung.
“Karena pemegang saham utama adalah pemerintah daerah, maka sudah seharusnya BUMD ini memberi nilai tambah. Harapan kami, pemerintahan mendatang dapat melihat Wahana Raharja sebagai kekuatan baru dalam menopang ekonomi daerah,” tandasnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Kamis 23 Oktober 2025 dengan judul "Direksi BUMD Harus Mampu Baca Peluang Pasar"