‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang mengikuti pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional bagi 800.000 pelaku UMKM yang digelar serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia, Selasa (21/10/2025).

‎Dalam kegiatan ini, Lampung tercatat menerima alokasi dana KUR sebesar Rp919 miliar untuk 15.381 debitur atau penerima yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Empat penerima KUR dari Lampung yang menerima simbolis yaitu Rahmat Hidayat Rp50 juta untuk usaha bengkel las, Dina Ratnasari Rp50 juta untuk usaha furnitur, Thian Saputra Rp20 juta untuk bengkel dan suku cadang motor, serta Muhammad Suharto Rp70 juta untuk usaha warung sembako.

‎Pelaksanaan kegiatan di Lampung dipusatkan di Aula Mahan Agung dan diikuti oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melalui virtual meeting bersama Presiden Prabowo Subianto dari pusat acara di Surabaya, Jawa Timur.

‎Kegiatan nasional ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, mempercepat penyaluran permodalan, serta memperkuat struktur ekonomi rakyat di seluruh daerah.

‎Wagub Jihan menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan program KUR massal yang dinilai mampu memperkuat daya saing UMKM di Lampung.

‎Ia menegaskan, Pemprov Lampung berkomitmen mendukung penuh kebijakan nasional dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

"Kita bersyukur Lampung termasuk provinsi dengan realisasi penyaluran KUR yang sangat baik. Program ini bukan hanya tentang bantuan permodalan, tetapi juga tentang mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat," ujar Jihan Nurlela.

‎Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam sambutannya, menegaskan bahwa pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi bangsa dan program KUR menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif di seluruh daerah.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan alokasi sektor produksi meningkat menjadi 65 persen, naik dari 60 persen pada tahun sebelumnya.

‎Pemerintah juga meluncurkan Kredit Perumahan Rakyat (KPP) dengan tambahan anggaran Rp130 triliun yang ditujukan untuk pembangunan 320 ribu unit rumah sekaligus membuka peluang bagi UMKM dan kontraktor lokal untuk terlibat dalam proyek perumahan rakyat tersebut.

‎"kualitas penyaluran KUR terus membaik dengan tingkat kredit macet (NPL) hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman non-KUR yang mencapai 4,55 persen," kata dia.

‎Sementara itu, Menteri PPMI Mukhtarudin menjelaskan bahwa program KUR juga diarahkan untuk pemberdayaan pekerja migran.agar tidak terjerat pinjaman ilegal dan mendapat pembiayaan resmi dari pemerintah.

‎Hingga saat ini, KUR bagi pekerja migran telah disalurkan kepada 2.100 orang.dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar. (*)