Kupastuntas.co, Metro - Kabar kurang sedap datang dari Pemerintah Pusat. Tahun 2026 mendatang, Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Metro bakal terpangkas hingga Rp161 miliar.

Pemangkasan yang mencapai sekitar 24 persen dari basis anggaran 2025 ini menjadi pukulan berat bagi ruang fiskal Kota Metro yang selama ini sangat bergantung pada dana perimbangan pusat.

Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, keputusan pemotongan itu bukan hanya berlaku bagi Metro, tetapi juga bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami pengurangan TKD mencapai Rp580 miliar.

“Untuk Metro sendiri, penurunan dana transfer pusat mencapai Rp161,46 miliar dibandingkan tahun 2025. Komponen paling tertekan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun hampir Rp91 miliar, diikuti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan hilangnya insentif fiskal berbasis kinerja,” ungkap Rafieq saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

Pemotongan tersebut dipastikan akan mempersempit ruang gerak Pemkot Metro. Rafieq menjelaskan, konsekuensinya pemerintah kota harus menata ulang seluruh struktur anggaran, terutama pada belanja non-prioritas.

“Porsi belanja wajib seperti gaji, tunjangan, dan layanan dasar harus kita proteksi penuh. Artinya, program yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik akan kita rasionalisasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa kegiatan yang semula didanai dari DAU akan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal baru.

“Belanja operasional lintas OPD yang bersifat seremonial atau non-esensial akan kita pangkas. Sementara itu, belanja modal kecil dan menengah akan diseleksi ketat,” ujarnya.

Sektor yang paling berpotensi terdampak adalah Pendidikan, Kesehatan, serta Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Pasalnya, DAU khusus yang biasanya dialokasikan untuk komponen PUTR pada 2026 akan menjadi nol. Ini berarti proyek jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya harus mencari sumber pembiayaan alternatif.

“Kami akan mengoptimalkan DAK Fisik yang masih tersedia, seperti sub-bidang jalan, dan mengupayakan pergeseran proyek ke DAK tematik atau kolaborasi pusat. Jadi tidak semuanya berhenti, tapi harus kita desain ulang,” tegas Rafieq.

Dengan penurunan pendapatan transfer, tekanan terhadap defisit APBD 2026 pun tidak terelakkan. Namun Rafieq memastikan, Pemkot Metro akan menjaga struktur APBD agar tetap sehat dan kredibel.

“Risiko defisit pasti meningkat, tapi kita tidak akan membiarkan neraca keuangan goyah. Fokus kami adalah menjaga defisit tetap terkendali dengan cara memperkuat PAD, efisiensi belanja operasi, dan menajamkan prioritas program,” beber pejabat yang berlatarbelakang akademisi tersebut.

Berdasarkan data perbandingan, total TKD Kota Metro tahun 2025 mencapai sekitar Rp665,31 miliar. Dari jumlah itu, DAU mencapai Rp480,05 miliar, DAK Fisik Rp49,14 miliar, DAK Non-Fisik Rp93,23 miliar, DBH Rp21,77 miliar dan Insentif Fiskal Rp21,12 miliar.

Rafieq menjelaskan, dana transfer dari pusat selama ini difokuskan untuk mendukung layanan dasar dan pembangunan prioritas.

“DAU digunakan untuk belanja wajib seperti gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. DAK fisik diarahkan untuk pembangunan jalan, air minum, dan fasilitas kesehatan. Sedangkan DAK non-fisik digunakan untuk BOS, tunjangan guru, BOK kesehatan, dan PAUD,” paparnya.

Sementara itu, DBH digunakan untuk mendukung layanan umum sesuai ketentuan pusat, dan Insentif Fiskal diarahkan untuk mendukung program kinerja daerah seperti penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

Untuk menutup kekurangan akibat pemotongan TKD, Pemkot Metro tengah menyiapkan tiga strategi besar. Diantaranya ialah memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, dan memperluas kolaborasi lintas-pemerintah serta swasta.

Rafieq memaparkan, Pemkot akan mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah seperti PBB-P2, BPHTB, pajak restoran, hotel, hiburan, dan reklame. Selain itu, Metro juga akan menerapkan digitalisasi pemungutan dan e-retribusi, serta memperkuat tata kelola aset dan dividen BUMD.

“Kita akan menertibkan basis data objek pajak agar lebih akurat dan adil. Jadi bukan menaikkan tarif, tapi menutup kebocoran. Setiap rupiah harus bisa kita ukur manfaatnya. Itulah arah baru disiplin fiskal kita,” tegasnya.

Dari sisi belanja, Pemkot berkomitmen untuk melakukan moratorium terhadap kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan pengadaan barang/jasa yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain mengandalkan PAD, Pemkot Metro juga akan membuka peluang pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kemitraan CSR, serta program co-funding dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Rafieq menegaskan, proyek-proyek strategis seperti infrastruktur perkotaan, sanitasi, dan pengembangan kawasan pendidikan tetap akan berjalan, hanya saja dengan pola pembiayaan yang lebih kreatif.

“Kita tidak ingin pembangunan berhenti. Justru momentum ini bisa jadi titik balik untuk mendorong efisiensi, inovasi fiskal, dan kemandirian daerah,” tandasnya

Pemotongan dana transfer pusat memang menjadi alarm keras bagi banyak daerah. Namun, bila dikelola dengan disiplin fiskal dan inovasi pendapatan yang cerdas, momentum krisis ini justru bisa menjadi awal dari kemandirian fiskal Kota Metro, sebuah transisi dari ketergantungan menuju daya saing keuangan daerah yang berkelanjutan. (*)