Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Antrean panjang kendaraan bermuatan solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Lampung terus menjadi pemandangan sehari-hari selama sebulan terakhir. Barisan kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan menimbulkan kemacetan di berbagai titik dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Kondisi ini memicu keprihatinan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS. Ia mendesak Pertamina dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan distribusi bahan bakar bersubsidi.

“Kami sangat prihatin melihat antrean panjang di SPBU yang sudah mengganggu aktivitas masyarakat. Dampaknya paling dirasakan oleh petani dan nelayan yang kesulitan mendapatkan solar untuk beraktivitas. Petani butuh solar untuk mesin pertanian, nelayan pun kesulitan melaut,” ujar Budiman saat diwawancarai, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, antrean solar bukan hanya menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengganggu arus transportasi dan distribusi barang. Jika dibiarkan, situasi ini dikhawatirkan akan berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Antrean kendaraan yang memakan badan jalan menyebabkan kemacetan panjang. Supir angkutan barang juga mengeluh karena harus menunggu berjam-jam. Kalau masalah ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin berdampak pada harga barang di pasaran,” tegas Budiman.

Ia juga menyoroti lemahnya antisipasi dari pihak Pertamina dan instansi terkait. Padahal, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan bahwa pasokan BBM untuk tahun 2025 masih dalam kondisi aman.

“Kalau memang pasokan aman, mengapa di lapangan justru terjadi kelangkaan dan antrean panjang? Ini harus diselidiki. Apakah karena pengurangan stok, distribusi yang tidak merata, atau bahkan ada praktik penyelewengan?” ungkapnya.

Budiman meminta Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi solar, sekaligus berkoordinasi dengan aparat keamanan guna memastikan tidak ada penyimpangan di tingkat SPBU.

“Pertamina bersama aparat harus turun langsung. Lakukan sidak di lapangan agar tahu kondisi sebenarnya. Karena selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi cukup besar, potensi penyelewengan pasti ada. Pengawasan harus diperketat agar subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tandasnya.

Dengan maraknya antrean dan kelangkaan solar, DPRD meminta langkah cepat dan konkret dari Pertamina agar kondisi tidak semakin memperburuk ekonomi masyarakat yang bergantung pada bahan bakar tersebut. (*)