Kupastuntas.co, Lampung Barat - Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melakukan kaji tiru ke Kabupaten Badung, Bali, untuk mempelajari penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah terbukti sukses secara nasional.

Kegiatan yang digelar pada Kamis (16/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pirwan, dan diikuti oleh 78 personel dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Barat. Peserta terdiri dari kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, hingga staf teknis dari sejumlah instansi terkait.

Langkah ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bagian dari strategi pembelajaran konkret untuk membangun MPP di Lampung Barat agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

Pirwan menegaskan, Badung dipilih karena keberhasilannya dalam mengelola MPP hingga meraih penghargaan pelayanan publik terbaik tingkat nasional dari Kementerian PANRB. “Kami datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk belajar bagaimana sistem ini bisa diadaptasi di Lampung Barat,” ujar Pirwan.

Menurutnya, banyak hal yang bisa diterapkan, mulai dari integrasi antarinstansi, efisiensi proses pelayanan, hingga penerapan teknologi digital dalam sistem antrean dan informasi publik. “Harapan kami, masyarakat Lampung Barat ke depan tidak lagi kesulitan mengakses layanan pemerintahan, cukup di satu tempat saja,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung memaparkan tahapan pembentukan MPP secara menyeluruh, mulai dari koordinasi antara instansi pusat dan daerah, sinergi dengan BUMN, BUMD, serta kemitraan dengan pihak swasta.

Penjelasan juga mencakup penguatan kelembagaan, penyusunan bisnis proses, penyiapan sarana-prasarana, dan pengelolaan SDM pelayanan agar sistem dapat berjalan efisien tanpa tumpang tindih kewenangan.

Selain aspek teknis, Badung juga menekankan pentingnya budaya kerja pelayanan yang ramah, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menuturkan bahwa keberhasilan MPP di wilayahnya ditopang oleh tiga fondasi utama: komitmen, kerja sama, dan integrasi.

“Kunci utama penyelenggaraan MPP adalah komitmen. Tanpa dukungan penuh dari kepala daerah dan sinergi antarinstansi, pelayanan publik tidak akan maksimal,” kata I Made Agus. Ia menambahkan bahwa integrasi lintas sektor, baik antar-OPD, instansi pusat, maupun pihak swasta, menjadi kekuatan utama yang membuat pelayanan publik di Badung bisa berjalan cepat dan transparan.

Sistem digital juga berperan besar dalam keberhasilan MPP Badung. Mulai dari sistem antrean elektronik, pertukaran data antarinstansi, hingga pemantauan langsung proses layanan melalui dashboard digital, semuanya dirancang untuk memotong birokrasi panjang yang sering menjadi keluhan masyarakat.

Bagi Pemkab Lampung Barat, kaji tiru ini menjadi pijakan penting untuk merancang MPP yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah. Upaya tersebut sejalan dengan misi daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berbasis teknologi informasi.

“Kami akan melakukan penyesuaian sesuai kondisi lokal, tapi prinsipnya sama: pelayanan publik harus mudah, cepat, dan bebas pungli,” tegas Pirwan. Ia juga menyebut hasil kaji tiru ini akan dijadikan bahan penyusunan rencana aksi pembentukan MPP Lampung Barat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap mampu mewujudkan MPP yang modern dan berintegritas, menjadi pusat pelayanan terpadu yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Kaji tiru ke Badung bukan hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi juga semangat untuk menghadirkan pemerintahan yang inovatif, efisien, dan melayani dengan hati. (*)