Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berencana memperkuat layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan membangun dua pos baru Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) di Kecamatan Ketapang dan Katibung.

Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan selatan yang memiliki tingkat risiko kebakaran cukup tinggi namun masih jauh dari jangkauan pos induk.

Kepala Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Sefri Masdian, mengatakan dua pos baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan darurat di lapangan.

“Setiap pos direncanakan diisi 12 personel dan satu unit mobil pemadam. Kami juga masih membutuhkan kendaraan rescue agar penanganan penyelamatan bisa dilakukan lebih cepat dan profesional,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Sefri menjelaskan, Pos Damkar Ketapang nantinya akan mencakup pelayanan hingga Kecamatan Bakauheni, Palas, Sragi, dan sebagian Penengahan. Sementara Pos Damkar Katibung akan melayani wilayah Way Sulan dan sebagian Sidomulyo.

Saat ini, Damkarmat Lampung Selatan baru memiliki lima pos aktif, yakni di Kalianda, Sidomulyo, Tanjung Bintang, Jati Agung, dan Natar. Namun jumlah personel dan armada masih jauh dari ideal.

“Pos Kalianda misalnya, hanya memiliki tiga unit kendaraan dengan 21 personel yang harus melayani tujuh kecamatan sekaligus. Idealnya satu pos memiliki minimal 18 personel, tapi kondisi di lapangan masih jauh dari itu. Kadang satu kali piket hanya diisi dua orang,” katanya.

Menurutnya, penambahan dua pos baru sangat penting untuk mempercepat respons terhadap kejadian kebakaran maupun bencana non-kebakaran seperti penyelamatan kecelakaan, hewan liar, dan bencana alam.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa rencana pembangunan dua pos Damkarmat merupakan bagian dari komitmen Pemkab dalam memperluas pelayanan publik secara merata.

“Dengan luas wilayah dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, keberadaan dua pos baru ini menjadi kebutuhan mendesak. Apalagi Lampung Selatan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten dan kota lain, sehingga kerja sama antarwilayah juga perlu diperkuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perencanaan pembangunan kedua pos tersebut akan disusun secara matang agar efektif dan efisien, serta tidak sepenuhnya bergantung pada dana APBD.

“Kita ingin memastikan pos yang dibangun benar-benar berfungsi optimal untuk melindungi masyarakat. Selain sarana dan prasarana, keselamatan personel dan inovasi pelayanan juga menjadi perhatian utama,” pungkasnya. (*)