Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menilai realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang baru mencapai 50,18 persen hingga awal Oktober 2025 masih tergolong wajar. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai rendahnya kinerja serapan anggaran.

“Bisa jadi itu bukan belum dibelanjakan, tetapi anggarannya memang belum terserap. Misalnya ada program yang sudah berjalan, tapi dananya belum diambil. Jadi kita tunggu saja dalam dua bulan ke depan, nanti akan terlihat hasil akhirnya,” kata Yozi saat dimintai tanggapan, Rabu (8/10/25.

Ia mencontohkan, di Dinas Bina Marga misalnya terdapat sejumlah pekerjaan yang dilelang, bahkan sebagian sudah dikerjakan. Namun, rekanan belum mengambil bahkan uang muka sehingga anggarannya belum tercatat sebagai terserap.

“Itu menjadi kewajiban pemerintah untuk dibayar, tapi bukan berarti belum dibelanjakan. Jadi ini lebih kepada soal pencatatan dan waktu penyerapan saja,” jelasnya.

Menurut Yozi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki perhitungan tersendiri dalam menjalankan program. Sebab sistem penganggaran daerah tidak semata-mata berdasarkan ketersediaan dana, melainkan juga memperhatikan aspek administrasi serta pendapatan yang akan diperoleh.

“Belanja itu mengikuti jumlah pendapatan. Setelah itu baru dikroscek apakah target pendapatan bulan ini sudah sesuai dengan rancangan pendapatan. Kalau belum, bisa jadi penyerapan anggarannya menyesuaikan ritme itu untuk menghindari gagal bayar,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tidak ada masalah terhadap tingkat serapan anggaran selama hal tersebut tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung.

“Yang penting pemerintah tetap konsisten terhadap regulasi yang sudah disepakati. Jangan sampai karena ketidakhati-hatian, justru mengganggu ekonomi masyarakat. Target pendapatan dan kinerja mereka juga harus tercapai,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri menjelaskan, hingga 3 Oktober 2025 realisasi belanja daerah telah mencapai 50,18 persen atau sekitar Rp3,8 triliun dari total alokasi Rp7,6 triliun dalam APBD murni tahun 2025.

Sementara dari sisi pendapatan, realisasi sudah mencapai 51,2 persen dari total target yang ditetapkan.

“Kalau kita lihat angkanya, 51 persen pendapatan dan 50 persen belanja itu sudah berimbang. Selisih satu persen itu merupakan uang yang ada di kas daerah yang masuk secara harian,” ujar Nurul.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan dengan menyesuaikan antara pendapatan yang masuk dan belanja yang dikeluarkan.

“Belanja diarahkan pada kebutuhan prioritas, seperti pembayaran gaji, tunjangan, TPP, serta operasional rutin dan pembangunan infrastruktur. Semua dilakukan berdasarkan jadwal penarikan kas yang sudah dirancang sejak awal tahun,” tandasnya. (*)