Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama 17 gubernur se-Indonesia menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, memprotes pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp226 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada 18 gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025) kemarin. 

Saat dimintai keterangan Gubernur Mirza memastikan pembangunan di Provinsi Lampung akan tetap berjalan meski ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. 

Menurut Mirza dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah perkembangan dan aturan baru antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kebijakan terkait dana transfer dan penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Yang kita sampaikan, banyak DAU yang ditarik, sementara APBD kita untuk penganggaran PPPK satu tahun ke depan itu belum teranggarkan. Jadi, DAU yang diambil itu akhirnya memaksa kita menggunakan APBD untuk membayar PPPK," kata dia saat dimintai keterangan, Rabu (8/10/2025). 

Ia menyebut, nilai DAU yang ditarik dari Lampung mencapai sekitar Rp580 miliar. Meski demikian, Pemprov Lampung akan berupaya maksimal agar penyesuaian tersebut tidak mengganggu program prioritas pembangunan.

"Insyaallah dampaknya bisa kita minimalkan. Kita tetap prioritas pada pembangunan, terutama jalan dan pendidikan. Jalan tetap harus diperbaiki karena itu penopang utama pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Mirza menegaskan, langkah efisiensi akan dilakukan secara selektif agar pelayanan publik dan semangat kerja aparatur tidak terganggu.

"Gaji dan tunjangan TPP pegawai tidak akan dipotong. Kita ingin pegawai tetap semangat, guru tetap semangat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rahmat juga menyampaikan harapan pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun depan.

"Menteri berharap pada triwulan pertama tahun 2026 ekonomi nasional meningkat, sehingga akan ada tambahan alokasi untuk daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza optimistis pembangunan di Lampung tetap berjalan berkat kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan APBD.

"Yang membangun Lampung bukan hanya APBD, tapi juga kolaborasi. Kita berharap sektor swasta tumbuh, ekonomi tumbuh, sehingga pembangunan bisa terus digerakkan," tutupnya.

Seperti diketahui Pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Pemerintah pusat telah menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.

Namun meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. (*)