Kupastuntas.co, Way Kanan - Pemerintah Kabupaten Way Kanan tengah mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) terkait tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga (BTT).

Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Legislasi Bagian Hukum Setdakab Way Kanan, Senin (6/10/2025).

Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan, Aris Supriyanto, menuturkan bahwa Raperbup ini sangat penting untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan BTT agar setiap pengeluaran pemerintah daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Penyusunan aturan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen Pemkab Way Kanan dalam menjaga kepercayaan publik. Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memberi masukan melalui kolom komentar, media sosial, maupun email resmi Bagian Hukum,” jelas Aris.

Ia menambahkan, belanja tidak terduga kerap digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak, seperti penanggulangan bencana, kondisi darurat kesehatan, maupun kebutuhan lain yang sifatnya tidak bisa diprediksi.

Karena itu, keberadaan Raperbup ini diharapkan menjadi penguat tata kelola keuangan daerah.

Menurut Aris, tanpa aturan yang jelas, penggunaan BTT rawan menimbulkan persoalan.

"Dengan adanya Raperbup, pemerintah daerah memiliki acuan yang kuat sehingga penyerapan anggaran lebih efektif sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Rapat pembahasan tersebut juga melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

Keterlibatan kedua instansi tersebut dinilai penting karena memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Raperbup BTT ini menjadi langkah preventif agar penggunaan dana tak terduga tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

Selain itu, aturan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perangkat daerah dalam menjalankan program yang membutuhkan respon cepat.

Pemkab Way Kanan optimistis, jika Raperbup ini disusun dengan matang dan melibatkan partisipasi publik, maka pengelolaan belanja tidak terduga dapat lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)