Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung mencatat sebanyak 93 kejadian bencana selama periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2025, berdasarkan data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB yang dikutip, Senin (6/10/2025).

Dari total kejadian tersebut, bencana banjir mendominasi dengan 73 peristiwa, disusul cuaca ekstrem sebanyak 16 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 3 kejadian.

Dampak dari berbagai bencana ini cukup besar. Tercatat 14 orang meninggal dunia, serta 283.989 warga terdampak yang terpaksa menderita maupun mengungsi.

Selain itu, terdapat 1.806 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 1.513 rusak ringan, 151 rusak sedang, dan 142 rusak berat.

Tak hanya permukiman warga, bencana juga menyebabkan kerusakan pada 3 unit fasilitas pendidikan dan 1 rumah ibadah di sejumlah wilayah.

Sebelumnya Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa penanganan banjir di Lampung harus dilakukan secara serius, terencana, dan terukur.

Bencana banjir yang diprediksi akan meningkat seiring datangnya musim hujan pada Oktober 2025 hingga awal tahun 2026.

"Pemprov akan memperkuat sistem drainase dan infrastruktur, mengidentifikasi sungai-sungai yang berpotensi meluap, memeriksa pintu air, mengoptimalkan fungsi waduk dan embung, serta membangun sumur resapan di titik-titik rawan banjir," ujar Jihan.

Wagub menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak sebelum musim penghujan tiba.

Ia menyebut pentingnya manajemen air terpadu, termasuk pemanfaatan pompa mobile seperti yang diterapkan di DKI Jakarta, serta pengaturan debit air yang terkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan memperkuat sistem peringatan dini melalui dukungan data dari BMKG dan mengintegrasikannya dalam dashboard online.

"Normalisasi sungai tidak boleh menunggu banjir datang. Kita harus pastikan seluruh infrastruktur air siap menampung debit tinggi sebelum hujan lebat terjadi," tegas Jihan.

Menurut Jihan, pengendalian tata ruang dan pelestarian lingkungan menjadi strategi jangka panjang untuk menekan risiko banjir.

Sementara dalam jangka pendek, pemerintah akan membentuk posko siaga banjir, melakukan edukasi masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar penanganan bencana lebih cepat dan efektif.

"Penanganan banjir bukan tanggung jawab satu pihak saja. Semua harus terlibat mulai dari. pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," tambahnya.

Selain upaya pencegahan, Pemprov Lampung juga menyiapkan langkah-langkah penanggulangan dan pemulihan pasca banjir.

BPBD Provinsi Lampung telah menyiagakan alat pompa air (alkon), bantuan logistik, serta peralatan kebersihan untuk daerah terdampak. (*)