Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di daerahnya.

Ia mengakui, sejak awal dilantik menjadi Gubernur Lampung ia menerima banyak keluhan dari masyarakat terutama soal kondisi jalan rusak. 

"Kalau lihat data, sebenarnya jalan mantap kita sudah 78 persen. Itu di atas rata-rata nasional yang 75 persen. Jadi masih banyak provinsi yang persentasenya di bawah Lampung. Namun, memang persepsi masyarakat berbeda, karena ada jalan rusak yang viral," kata dia saat memberikan keterangan, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, ada tiga faktor utama yang membuat persoalan jalan di Lampung kerap menjadi sorotan publik. 

Pertama, strategi perbaikan jalan di masa lalu yang lebih banyak menyasar kawasan perkebunan, padahal volume kendaraan tidak terlalu padat. 

"Sekarang strategi kita ubah, jalan yang diperbaiki adalah yang dilalui masyarakat padat, sehingga manfaatnya langsung terasa. Tahun ini anggaran Rp450 miliar kita fokuskan ke sana," ujarnya.

Kedua, soal kualitas. Ia menilai jalan yang diperbaiki kerap hanya bertahan 2–5 tahun sebelum kembali rusak, salah satunya akibat kendaraan over dimension and overload (ODOL). 

"Mulai 2026, tidak ada lagi jalan aspal di Lampung, semua harus rigid beton. Kita tingkatkan kualitas agar jalan lebih tahan lama," tegasnya.

Ketiga, masalah persepsi dan keterbukaan informasi. Mirza mengakui selama ini masyarakat kurang mendapat informasi soal perbaikan jalan. 

"Sekarang harus transparan. Kualitas pekerjaan tidak boleh main-main, karena yang mengawasi adalah seluruh masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, sesuai dengan RPJMD 2025, target jalan mantap Lampung adalah 94 persen pada tahun 2030. Untuk itu, pada 2028 capaian minimal harus sudah 90 persen. 

"Kami berusaha agar setiap jalan yang diperbaiki tidak cepat rusak, kualitas harus ditingkatkan," ujar Rahmat.

Gubernur juga memastikan langkah perbaikan infrastruktur akan dilakukan masif tahun depan, termasuk membuka akses baru di kawasan pertanian yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. 

Pendanaan perbaikan jalan selain dari APBD juga akan didorong lewat skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta dukungan CSR perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan jalan.

"Kita akan mengusulkan menggunakan rigid beton di seluruh jalan provinsi tahun depan kita akan perbaiki jalan secara masif dan membuka daerah pertumbuhan ekonomi baru yang basis pertania untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyebut hingga saat ini dari 52 paket pekerjaan jalan dan jembatan, sebanyak 40 paket sudah Provisional Hand Over (PHO). 

"Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga seluruh pekerjaan bisa tuntas sampai akhir tahun. Untuk jembatan ada enam yang sudah PHO, memang ada hambatan, misalnya di Kelumbayan sempat hanyut terbawa arus air," jelasnya. (*)