Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sektor pariwisata di Provinsi Lampung dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pengamat Ekonomi Malcon Institute, Erwin Octavianto, mengatakan hingga saat ini jurang antara potensi dan realisasi pariwisata di Lampung masih cukup besar.

Ia mencontohkan target PAD tahun 2024 yang dipatok Pemprov Lampung sebesar Rp5,1 triliun ternyata tidak tercapai. Bahkan, DPRD dan Pemprov akhirnya menurunkan target PAD 2025 menjadi sekitar Rp4,1 triliun.

"Kalau kita bandingkan dengan total pendapatan daerah, PAD Lampung hanya sekitar 25 persen. Sisanya masih didominasi transfer dari pusat. Artinya, kemandirian fiskal kita masih lemah,” kata Erwin saat dimintai keterangan, Selasa (1/10/2025).

Menurut dia, klaim pemerintah daerah bahwa pariwisata menyumbang hampir 6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak sepenuhnya akurat. Data konservatif justru menyebut kontribusi riil pariwisata hanya 2,75 persen PDRB atau sekitar Rp3,45 triliun pada 2024.

"Dari jumlah itu, yang masuk langsung ke PAD lebih kecil lagi. Sebagian besar perputaran ekonomi ada di swasta, seperti hotel, restoran, transportasi, dan UMKM. Yang masuk ke kas daerah hanya sedikit dari pajak dan retribusi,” jelasnya.

Erwin menyebut kondisi itu bisa dilihat di sejumlah daerah. Misalnya di Kabupaten Pesawaran, kontribusi pariwisata terhadap PAD menurun drastis dari sekitar 9 persen menjadi hanya 3 persen. Sedangkan di Kota Bandar Lampung, rata-rata kontribusi pariwisata terhadap PAD sepanjang 2014–2020 hanya 0,40 persen.

Padahal, kata dia, jumlah wisatawan di Lampung meningkat signifikan. Pada 2024, kunjungan wisatawan mencapai 17,4 juta orang atau melampaui target pemerintah. Rata-rata pengeluaran wisatawan pun cukup besar, sekitar Rp1,7 juta dengan lama tinggal 2,5 hari.

"Secara kasar, perputaran ekonomi bisa puluhan triliun rupiah. Tapi masalahnya, apakah angka ini berdampak langsung ke PAD? Jawabannya belum. Ada kebocoran pungutan, lemahnya pencatatan, dan kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya.

Selain itu, masih banyak tantangan yang membatasi perkembangan pariwisata Lampung, seperti infrastruktur menuju destinasi yang belum memadai, promosi yang tidak konsisten, kualitas SDM pariwisata yang rendah, serta branding “Lampung” yang lemah di tingkat nasional maupun internasional.

Meski demikian, Erwin menilai Lampung tetap memiliki peluang besar, khususnya di sektor wisata bahari, ekowisata, dan wisata budaya.

Ia mencontohkan pantai di Pesisir Barat, Teluk Kiluan, hingga Taman Nasional Way Kambas yang memiliki daya tarik kelas dunia.

"Strateginya harus integratif: bangun akses jalan, perkuat promosi digital, siapkan paket wisata agar wisatawan lebih lama tinggal, dan libatkan komunitas lokal supaya ada rasa memiliki,” kata dia.

Erwin juga menyinggung Bali yang mampu menjadikan pariwisata sebagai poros ekonomi. Tahun 2024, Bali menyumbang Rp107 triliun devisa pariwisata atau sekitar 44 persen dari total devisa pariwisata Indonesia. Bahkan 66 persen pertumbuhan ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata.

"Langkah konkret yang harus dilakukan Pemprov adalah memperkuat infrastruktur, promosi, dan sistem data yang akurat. DPRD harus memastikan anggaran berpihak pada pariwisata serta melakukan pengawasan agar tidak ada kebocoran. Sedangkan pelaku usaha dituntut meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk,” tegasnya.

Jika tiga pihak itu bisa bersinergi, lanjut Erwin, pariwisata Lampung bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar jargon politik. (*)