Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro telah membuka seleksi terbuka (Selter) untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Seleksi ini menjadi perhatian publik karena posisi tersebut merupakan jabatan strategis yang akan sangat menentukan arah kebijakan birokrasi.

Namun, proses ini tidak lepas dari sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro. Anggota Komisi I, Basuki, secara tegas mengingatkan Pemkot agar tidak main-main dalam melaksanakan seleksi.

Ia menekankan bahwa setiap tahapan harus transparan, akuntabel, dan benar-benar sesuai regulasi yang berlaku.

"Pemkot harus memastikan seleksi ini berjalan objektif, terbuka, dan bebas dari intervensi. Jangan sampai muncul kesan formalitas belaka atau sekadar melanggengkan orang dekat. Publik menaruh harapan besar agar pejabat yang terpilih nanti adalah mereka yang berintegritas, punya kapasitas, dan kapabel dalam memimpin birokrasi,” kata Basuki, Selasa (30/9/2025).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menegaskan bahwa syarat administrasi dan kualifikasi yang ditetapkan tidak boleh diperlunak.

"Para peserta diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan, berusia maksimal 56 tahun, memiliki rekam jejak kinerja, moralitas, dan integritas yang baik. Selain itu, tidak boleh pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam dua tahun terakhir, serta harus sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba,” jelasnya.

Baca juga : Pemkot Metro Buka Seleksi Terbuka Tiga Jabatan Strategis Eselon II-B

Tak kalah penting, seluruh berkas pendaftaran wajib dilengkapi rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi asal masing-masing.

"Kalau aturan sudah jelas, maka jangan ada kompromi. Jangan sampai ada peserta yang dipaksakan lolos meski tidak memenuhi persyaratan. Itu akan merusak marwah seleksi terbuka sekaligus mencederai kepercayaan publik,” tegas Basuki.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Timur itu juga menyoroti bahwa praktik seleksi yang transparan dan ketat seharusnya tidak hanya berlaku pada jabatan eselon II, melainkan juga pada jenjang eselon III dan seterusnya. Menurutnya, regenerasi birokrasi yang sehat tidak bisa dibangun dengan pola like and dislike atau berdasarkan kedekatan personal.

"Eksistensi, dedikasi, loyalitas, itu semua harus menjadi prioritas, di samping kapabilitas dan kesesuaian kompetensi teknis. Kita bicara pejabat publik yang bertugas menggerakkan roda pemerintahan. Maka, integritas dan kredibilitas moral harus ditempatkan sebagai fondasi utama,” jelasnya.

Basuki menegaskan bahwa DPRD akan ikut mengawal jalannya seleksi terbuka ini. Komisi I akan memantau secara cermat agar Pemkot tidak hanya sekadar menjalankan prosedur administratif, melainkan sungguh-sungguh menghadirkan pejabat yang layak.

"Kami di DPRD akan memastikan bahwa proses ini tidak menyimpang dari aturan. Jangan sampai seleksi yang mestinya menjadi instrumen penyaringan pejabat berkompeten justru dijadikan ruang kompromi politik. Birokrasi harus netral, bersih, dan profesional,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, publik kini semakin cerdas dalam menilai. Jika Pemkot tidak konsisten dalam menjalankan aturan, maka dampak buruknya akan berimbas langsung pada kredibilitas pemerintahan daerah.

Seleksi jabatan ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kota Metro. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bukan sekadar posisi struktural, melainkan ujung tombak pelayanan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Basuki mengingatkan, pejabat yang nantinya terpilih harus memiliki visi pelayanan yang kuat, etika yang baik, serta mampu membangun budaya kerja birokrasi yang profesional.

"Birokrat itu bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan pelayan masyarakat. Jadi sekali lagi, moralitas, etika, dan kredibilitas harus diletakkan di atas segala-galanya. Jangan hanya pandai menguasai teknis, tapi miskin integritas,” tandasnya.

Dengan peringatan ini, DPRD berharap Pemkot Metro dapat menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi terbuka, demi lahirnya pemimpin birokrasi yang mampu membawa Kota Metro menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat. (*)