Kupastuntas.co, Tanggamus – Distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dihentikan sementara mulai Kamis (25/9/2025).

Informasi ini disampaikan oleh dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Pekon Sudimoro, Kecamatan Semaka.

Kepala SD Negeri 1 Karang Agung, Alamin, membenarkan adanya pemberitahuan penghentian distribusi tersebut. Surat pemberitahuan diterima pihak sekolah melalui pesan WhatsApp pada Kamis pagi.

“Bukan dihentikan, tapi hari ini dilakukan sterilisasi dapur. Itu informasi yang kami terima dari pengelola dapur MBG,” ujar Alamin, Kamis (25/9/2025).

Padahal, program MBG di Tanggamus baru berjalan sejak Senin, 22 September 2025. Selama tiga hari pelaksanaannya, sempat terjadi beberapa kendala, mulai dari keterlambatan distribusi hingga persoalan kualitas makanan.

“Beberapa kali makanan datang pukul 12.30, sementara anak-anak sudah istirahat pukul 12.00. Kasihan anak-anak yang menunggu,” tambahnya.

Guru lainnya menuturkan, selain kendala distribusi, program MBG juga menambah beban kerja guru. "Para tenaga pendidik harus menyusun laporan harian sekaligus mendampingi proses pembagian makanan di sekolah," ujar Isnain, seorang guru di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka

Berdasarkan informasi resmi dari dapur MBG, pendistribusian hari ini dikurangi 50–75 persen dari total 10 pekon sasaran.

Sejumlah sekolah bahkan sama sekali tidak menerima jatah makanan, yakni sekolah yang berada di, Pekon Sri Purnomo, Sri Kuncoro, Sri Katon, Padawaras, Sidomulyo, dan Tugu Rejo

Sedangkan sekolah di Pekon Sudimoro Bangun, Sudimoro Induk, dan Kanoman masih menunggu keputusan lanjutan hingga pukul 08.00 WIB, apakah distribusi tetap dilanjutkan atau tidak.

Program MBG yang merupakan janji utama Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan jalan. Harapan agar anak-anak sekolah mendapat asupan gizi layak belum sepenuhnya tercapai karena rentetan kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Kritik bermunculan bahwa proyek unggulan Presiden itu tidak disertai perencanaan matang, menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa, menambah beban bagi guru dan sekolah, sekaligus membuka potensi kerugian negara.

Kini publik menanti langkah nyata pemerintah. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Tanggamus didesak melakukan investigasi menyeluruh, memeriksa dapur pengolah, menguji sampel makanan, hingga mengaudit pelaksana MBG.

Namun hingga berita ini diturunkan, Plt Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus, Bambang Nurwanto, saat diminta konfirmasi lewat pesan WhatsApp tidak merespons. (*)