• Sabtu, 27 September 2025

Ratusan Petani Lampung Sampaikan Tujuh Tuntutan Pada Pemerintah

Rabu, 24 September 2025 - 13.27 WIB
20

Tampak Orator massa aksi para petani saat menyampaikan tuntutannya di Kantor Gubernur Lampung. Foto: Yudha/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ratusan petani Lampung yang tergabung dalam aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) melakukan aksi demonstrasi peringati hari tani di depan kantor gubernur dan DPRD Lampung, Rabu (24/9/2025).

Salah satu orator dari atas mobil komando mengatakan, pihaknya hadir untuk menuntut hak sebagai petani dengan tujuh tuntutan utama.

“Pertama, stabilkan harga panen petani. Selama ini kita terjajah karena tidak ada standarisasi petani. Di saat petani panen harga anjlok,” ujarnya.

Kedua, petani meminta stop impor. Apapun alasannya impor pangan pada prinsipnya membunuh kesejahteraan petani.

“Impor pangan adalah membunuh petani,” ungkapnya.

Ketiga, meminta kemudahan akses permodalan bagi petani. Dengan demikian petani akan dapat sejahtera.

“Kami hadir di sini kami jadikan bapak pemimpin bukan untuk diam. Sejahterakan petani,” tegasnya.

Keempat, meminta pemerintah memperbesar subsidi alat mesin dan pertanian (alsintan).

“Jadikan subsidi alsintan sebagai program prioritas,” katanya.

Kelima, petani meminta kepada aparat untuk mengawasi pemerintah yang bermain pada bisnis proyek merugikan petani.

“Kami harapkan institusi Polri, hakim, KPK awasi program pertanian agar tidak bocor bagi pemilik kebijakan. Kami harap ada pengawasan ketat dan tidak jadi lahan bisnis. Berikan sanksi pada pengusaha yang mencari keuntungan pribadi,” tuturnya.

Keenam, pemerintah harus memberikan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis tidak diperpanjang dan diberikan kepada petani.

“Hari ini kenyataan di lapangan banyak petani gurem yang garapan di bawah 0,5 hektar. Tanah Lampung luas, petani hanya dapat warisan dari kakek nenek yang transmigran. Tanah Lampung adalah tanah luas yang masih dikuasai oligarki. Kami menuntut HGU yang habis sewanya berikan kepada petani sehingga terwujud petani sejahtera,” katanya.

Ketujuh, memberikan sanksi kepada pengusaha dan penguasa yang hanya mencari keuntungan dan mengecilkan petani.

“Kami petani hadir karena merasa terjajah belum sejahtera. Jangan hanya janji diberi kenyataan nol. Jangan ada kesenjangan lagi petani. Kami petani Lampung masih jauh bersaing dari petani luar negeri. Ini sangat miris, artinya masih terjajah. Kami datang untuk menuntut kesejahteraan kami,” tegasnya. (*)