Realisasi Pajak Baru 73 Persen, Pemprov Lampung Kebut Penerimaan Jelang Akhir Tahun

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat dimintai keterangan, Selasa (23/9/2025). Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya memaksimalkan realisasi pendapatan
daerah hingga akhir tahun anggaran 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo
Kurniawan, mengatakan bahwa prognosis pendapatan daerah yang bersumber dari
sektor pajak diperkirakan hanya mencapai 73,49 persen dari target yang telah
ditetapkan. Meskipun demikian, ia optimistis realisasi dapat meningkat dalam
sisa waktu tiga bulan ke depan.
"Prognosis ini sifatnya masih perkiraan.
Harapannya, realisasi nanti bisa lebih tinggi dari angka tersebut. Masih ada
waktu sampai Desember untuk dimaksimalkan," ujar Marindo saat dimintai
keterangan, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa target pendapatan daerah
telah ditetapkan berdasarkan potensi yang ada. Selanjutnya, Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) bersama UPTD diminta untuk berkoordinasi dengan organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait guna mengoptimalkan pencapaian tersebut.
"Pendapatan sudah ditetapkan berdasarkan
potensi yang terukur. Sekarang tinggal bagaimana Bapenda bersama OPD mampu
merealisasikan potensi itu menjadi pemasukan nyata," jelasnya.
Marindo menambahkan bahwa sektor pajak kendaraan
bermotor masih menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD)
Provinsi Lampung. Oleh karena itu, sejumlah upaya telah digencarkan, seperti
program pemutihan pajak, penyediaan akses pembayaran yang lebih mudah, serta
sosialisasi kepada masyarakat.
"Bapenda bersama UPTD merupakan ujung
tombak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Program
pemutihan sudah berjalan, akses pembayaran juga dipermudah. Namun, realisasi
belum maksimal, jadi tiga bulan ke depan harus benar-benar dimaksimalkan,"
tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Marindo
menyatakan bahwa jika realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target, Pemprov
Lampung juga akan menerapkan efisiensi pada sisi belanja daerah. Belanja
pemerintah akan lebih selektif dengan memprioritaskan belanja wajib dan
mengikat.
"Ada dua strategi utama, yaitu
menggenjot pendapatan dan mengefisienkan belanja. Dengan perencanaan yang
tepat, kita harap tidak terjadi penundaan pembayaran," ujarnya.
Sebelumnya, Bapenda Provinsi Lampung telah
menyampaikan prognosis penerimaan pajak daerah untuk tahun anggaran 2025.
Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan bahwa struktur pendapatan
daerah menunjukkan hasil positif di beberapa sektor, seperti Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan
Pajak Rokok. Namun, masih ada tantangan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), pajak air permukaan, dan pajak mineral bukan logam. (*)
Berita Lainnya
-
Gubernur Tegaskan Jangan Sampai Komoditas Utama Lampung Diolah Perusahaan Luar Daerah
Selasa, 23 September 2025 -
Bulog Lampung Klaim Serap Gabah Petani 172 Ribu Ton
Selasa, 23 September 2025 -
Pengemis Lansia Berulang Kali Terjaring Razia di Bandar Lampung, Polisi Lakukan Penanganan Khusus
Selasa, 23 September 2025 -
Perjalanan Dinas 214 Miliar, Prioritas atau Pemborosan? Oleh: Zainal Hidayat
Selasa, 23 September 2025