Kupastuntas.co, Metro - Kepastian mengenai nasib ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Non Database di Kota Metro akhirnya menemukan titik terang. Walikota Metro, H. Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa sebanyak 540 THL Non Database yang selama ini terancam kehilangan pekerjaan dipastikan tidak akan dipecat atau dirumahkan.

Jaminan itu disampaikan langsung oleh Bambang saat menerima ratusan massa aksi damai dari Forum THL Non Database, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Aula Lantai II Sekretariat Daerah Kota Metro, Selasa (16/9/2025). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Walikota dan Wakil Walikota, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, duduk melingkar bersama perwakilan aksi untuk membahas solusi nyata atas keresahan para tenaga honorer.

Dari audiensi tersebut menghasilkan lima kesepakatan penting yang ditandatangani oleh Wali Kota Bambang, Wakil Walikota Rafieq, serta Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini serta sejum anggota DPRD berikut para Ketua peserta aksi.

Penandatanganan ini dianggap sebagai langkah monumental yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan para THL.

Isi kesepakatan itu antara lain :

1. Pemerintah Kota Metro berjanji dan menjamin tidak akan merumahkan 449 THL Pemerintah Daerah, 91 ahli daya, THL BLUD, dan guru.
2. THL Non Database yang memenuhi aturan akan diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
3. Pemerintah Kota Metro berkomitmen menagih dan merealisasikan program unggulan wali kota dan wakil wali kota, terutama terkait peningkatan kesejahteraan ASN dan honorer sesuai APBD.
4. Mendorong BKN RI dan Kemenpan RB memberikan afirmasi agar THL Non Database dapat diakomodir dalam usulan PPPK Paruh Waktu.
5. Memberikan solusi alternatif agar seluruh THL tidak kehilangan pekerjaan di lingkungan Pemkot Metro.

Dalam pernyataannya, Walikota Bambang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap jeritan tenaga honorer.

"Kita sudah menyepakati aksi damai yang dilakukan HMI dan para THL. Pemerintah daerah akan memastikan semua komitmen ini berjalan dengan baik,” kata Bambang.

Sementara itu, Ketua Forum THL Non Database, Raden Yusuf mengungkapkan rasa lega setelah mendapat kepastian dari pemerintah.

"Hari ini aksi damai kita sudah mendapatkan solusi. Solusi ini kita sepakati bersama, hanya saja perlu waktu untuk merealisasikannya. Saya harap semua teman-teman THL bersabar,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini yang menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses ini hingga ke DPR RI. 

"DPRD sudah menyetujui tuntutan ini. Insya Allah apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Metro menegaskan akan tetap mengawal janji pemerintah daerah tersebut. Bahkan siap kembali turun ke jalan jika realisasi tidak berjalan sesuai kesepakatan.

Ketua HMI Kota Metro, Adi Herlambang, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Walikota Bambang Iman Santoso dan Wakil Walikota Dr. M. Rafieq Adi Pradana dalam forum tersebut bukanlah sekadar ucapan kosong.

"Apa yang diucapkan tidak berhenti di forum ini. Kami akan terus kawal ini sampai dengan teman-teman THL dapat kepastian terkait hak-hak mereka,” tegas Adi.

Jika dalam waktu dekat tidak ada implementasi nyata, HMI memastikan bahwa gelombang aksi akan terjadi. Ancaman ini sekaligus menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Bambang–Rafieq dalam membuktikan kesungguhan mereka menjalankan komitmen politik dan moral.

Meski demikian, gerakan mahasiswa ini tidak berdiri sendiri. Anggota DPRD Kota Metro, Sudarsono, memberikan apresiasi terhadap aksi damai yang digelar oleh ratusan massa.

Menurutnya, cara-cara konstitusional melalui aksi damai adalah bentuk demokrasi yang sehat dan patut diapresiasi.

"Tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dan juga THL hari ini. Intinya saya sangat mendukung,” ujarnya.

Pernyataan itu memberi angin segar bahwa DPRD akan turut mengawal janji pemerintah daerah. Namun, publik menilai, dukungan legislatif harus dibuktikan melalui langkah konkret, seperti memperjuangkan anggaran dan regulasi pendukung di tingkat DPRD.

Sebelumnya, isu dirumahkannya ratusan THL Non Database mencuat ke publik setelah adanya kebijakan pemerintah pusat melalui BKN dan Kemenpan RB yang memperketat pendataan tenaga honorer. Kondisi itu membuat ratusan THL di Metro berada di persimpangan jalan, kehilangan pekerjaan atau menunggu kebijakan baru yang belum pasti.

Gelombang keresahan tersebut akhirnya bermuara pada aksi damai yang digelar oleh para THL bersama elemen pemuda dan mahasiswa. Aksi ini mendapat atensi luas dari publik karena menyangkut kehidupan ratusan keluarga yang menggantungkan nasib pada pekerjaan sebagai tenaga honorer.

Langkah cepat Wali Kota Metro memberi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak hanya tunduk pada aturan formal, tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan. Dengan jaminan tersebut, ratusan THL Non Database kini bisa bernafas lega meski tetap menunggu proses lanjutan terkait usulan PPPK paruh waktu.

Keputusan ini sekaligus menjadi ujian politik bagi Bambang Iman Santoso dan Wakilnya, Dr. Rafieq, dalam membuktikan janji kampanye untuk memperjuangkan kesejahteraan aparatur pemerintah dan tenaga honorer.

Dengan adanya kesepakatan resmi, publik kini menantikan realisasi konkret dari komitmen lima poin tersebut. Apakah Pemkot Metro mampu mengawal kebijakan ini hingga ke pusat, atau kembali menghadapi jalan terjal di tengah birokrasi nasional, masih menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab ke depan. (*)