Bawaslu Harus Diperkuat sebagai Penjaga Integritas Demokrasi
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi. Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penjaga integritas demokrasi.
Sebab, kata Puadi, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai pengawas pemilu, tetapi juga sebagai penjaga keadilan demokrasi.
"Kalau wasitnya (Bawaslu) tidak dipercaya, maka pertandingannya akan rusak. Itulah sebabnya Bawaslu harus kuat dan berwibawa,” kata Puadi, dikutip dari website Bawaslu RI, Minggu (14/9/2025).
Puadi menilai tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks. Dia menyebut politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), disinformasi dan hoaks di era digital, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai masalah serius yang harus dihadapi.
"Semua itu adalah bentuk defisit demokrasi yang harus kita (Bawaslu) jawab dengan pengawasan yang lebih inovatif,” ujarnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi ini menambahkan, langkah strategis yang perlu diperkuat Bawaslu mencakup peningkatan kapasitas pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas.
Selain itu, kata dia, sinergi dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, serta aparat penegak hukum dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan.
"Transformasi digital dalam pengawasan dan pendidikan politik masyarakat menjadi kunci agar demokrasi tidak hanya sebatas memilih, tetapi juga menjaga keadilan pemilu,” jelasnya.
Puadi juga menegaskan visi Bawaslu ke depan sebagai lembaga modern, partisipatif, dan terpercaya.
Menurutnya, Demokrasi yang sehat hanya lahir jika ada pengawas yang berani melawan kecurangan.
"Demokrasi bukan hadiah, melainkan hasil kerja bersama. Bawaslu hadir sebagai pengawal, tetapi rakyatlah pemilik kedaulatan,” ujar alumnus Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional ini.
Puadi juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi.
"Kualitas demokrasi diukur bukan hanya dari siapa yang menang, tetapi dari seberapa adil proses yang kita jalani,” pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Nunik Kembali Pimpin PKB Lampung Periode 2026–2031
Sabtu, 24 Januari 2026 -
Lima Pejabat Utama dan Satu Kapolsek di Polresta Bandar Lampung Resmi Berganti
Sabtu, 24 Januari 2026 -
Bantah Isu Ilegal dan Dana Rp 700 Juta, Yayasan Siger Tegaskan Misi Selamatkan 1.729 Anak Putus Sekolah di Bandar Lampung
Sabtu, 24 Januari 2026 -
BBM Lokal Sudah Euro 5, Pakar Dorong SPBU Swasta Serap Produksi Dalam Negeri
Jumat, 23 Januari 2026









