Kupastuntas.co, Metro - Lonjakan pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Metro membludak dalam beberapa hari terakhir. Ribuan warga mendatangi kantor polisi untuk melengkapi syarat administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Fenomena ini membuat antrean mengular, bahkan hingga ke area luar kantor layanan SKCK.

Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan melalui Kasat Intelkam, IPTU Dr. Ariesta Prayoga, mengungkapkan bahwa jumlah pemohon SKCK melonjak drastis sejak dirilisnya daftar nama PPPK paruh waktu.

“Dapat kami jelaskan bahwa di Kota Metro sendiri pemohon SKCK untuk PPPK paruh waktu ada sekitar 1.925 pemohon. Sampai dengan hari ini sudah tercatat hampir 800-an orang yang sudah selesai mengurus SKCK,” kata Kasat IPTU Ariesta, Sabtu (13/9/2025).

Situasi ini mendorong Polres Metro untuk mengambil langkah terobosan. Demi mengurai antrean panjang, Polres menambah jam operasional, bahkan membuka pelayanan di hari Minggu.

“Ini sudah memasuki hari ketiga pelayanan SKCK kami yang dilakukan dengan maksimal. Kemudian ada beberapa terobosan yang sudah kami lakukan, yaitu membuat antrian sesuai kedatangan dan memprioritaskan pemohon seperti ibu hamil, orang tua renta, dan ibu-ibu yang membawa anak. Untuk melayani sebagian besar warga Kota Metro hari ini, kami memperpanjang pelayanan penerbitan SKCK pada hari Minggu juga,” lanjutnya.

Polres Metro mengerahkan 4 petugas inti dan menambah 10 personel tambahan untuk mempercepat proses penerbitan. Kehadiran Polwan serta anggota Sat Intelkam juga difungsikan untuk mengatur keramaian dan memastikan alur antrean berjalan tertib.

Meski pelayanan ditingkatkan, sejumlah hambatan tetap terjadi. Banyak pemohon yang belum melengkapi berkas administrasi, sehingga memperlambat proses verifikasi. Selain itu, desak-desakan di ruang tunggu juga menjadi tantangan tersendiri.

“Hambatannya itu ketika pemohon tidak melengkapi berkas administrasi sehingga terjadi hambatan saat verifikasi. Hambatan lain ialah saat pemohon banyak terjadi desak-desakan. Namun untuk menjawab hal itu kami sudah melakukan antisipasi dengan pelayanan yang humanis,” tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah pemohon tidak hanya berasal dari Kota Metro. Sebagian besar warga dari Lampung Tengah dan Lampung Timur yang berdomisili atau beraktivitas di Metro juga memilih mengurus SKCK di Polres Metro. Hal ini mempertebal antrean di loket pelayanan.

Meski Polres Metro mengklaim semua berjalan lancar, realitas di lapangan menunjukkan tekanan besar pada infrastruktur pelayanan publik. Antrean panjang yang membuat warga berdesakan menimbulkan pertanyaan serius, mengapa pemerintah daerah tidak melakukan koordinasi lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan pemohon SKCK yang sudah bisa diprediksi.

Dengan kuota 1.925 PPPK paruh waktu, Polres seakan dipaksa bekerja ekstra keras dalam waktu singkat. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pelayanan publik belum sepenuhnya adaptif terhadap kebijakan nasional maupun daerah.

Namun demikian, langkah Polres Metro yang membuka pelayanan hingga hari libur patut diapresiasi. Polwan yang berjaga di tengah kerumunan, prioritas bagi kelompok rentan, serta tambahan personel menjadi bukti bahwa Polres mencoba menjaga kualitas pelayanan di tengah tekanan situasi.

“Melihat antrian yang panjang ini kami sudah menyiagakan Polwan dan anggota Sat Intelkam yang melakukan pengaturan. Kami bagi pengaturannya itu dengan nomor urut. Alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan baik,” tandasnya

Salah seorang calon PPPK paruh waktu, Andi mengaku telah mulai mendatangi Polres Metro untuk mengantri sejak pukul 06.00 WIB.  Namun hingga siang Dirinya belum dapat bisa mendapatkan SKCK yang diharapkan lantaran antrian yang panjang.

Meskipun begitu, dirinya memberikan apresiasi yang tinggi atas respon cepat Kepolisian Resort Metro dalam memastikan seluruh pemohon SKCK mendapatkan pelayanan yang maksimal.

"Saya antri sudah dari pagi, dari jam 06.00 WIB sampai sekarang belum beres. Antriannya banyak, dan gak bisa nyelah. Tapi pelayanannya bagus, dan saya apresiasi karena bisa tertib, tidak ada yang saling mendahului semua dilayani dengan baik," ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar momentum seperti ini tidak lagi membebani satu pihak yaitu Kepolisian. Ribuan warga yang berharap mendapat pekerjaan melalui PPPK seharusnya bisa dilayani dengan lebih efisien, cepat, dan manusiawi. (*)