‎Kupastuntas.co, Metro - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Metro menyoroti dua persoalan krusial di Kota Metro, Lampung. Pertama, rencana penyesuaian tunjangan anggota DPRD, kedua soal ancaman pemberhentian ratusan tenaga honorer di Bumi Sai Wawai.

‎Ketua Umum HMI Cabang Metro, Adi Herlambang Saputra, menegaskan bahwa pihaknya siap turun ke jalan jika Pemerintah Kota Metro maupun DPRD tidak segera memberikan kepastian.

‎“Seperti yang kita ketahui, beberapa hari lalu Ketua DPRD Kota Metro enggan berkomentar soal imbauan Kementerian Dalam Negeri mengenai evaluasi tunjangan gaji DPRD,” kata Adi, Jumat (12/9/2025) sore.

‎Adi menilai, persoalan ini tidak bisa hanya didiamkan. Sebab, aturan mengenai tunjangan DPRD tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).

‎“Imbauan yang diberikan Mendagri itu tertuju kepada kepala daerah dan Ketua DPRD. Jadi, tidak boleh dibiarkan tanpa ada langkah konkret,” ucapnya.

‎Menurutnya, ketimpangan antara pendapatan masyarakat dan pejabat daerah kian melebar.

Karena itu, HMI mendesak pemerintah segera menyesuaikan tunjangan DPRD dengan kondisi riil daerah.

‎“Jangan sampai ada pernyataan yang justru membuat masyarakat semakin hilang kepercayaan karena menganggap masalah ini tidak serius. Apakah berani pimpinan eksekutif dan legislatif meninjau hal itu," ucapnya.

‎Selain menyoroti tunjangan DPRD, HMI juga menuntut kejelasan status tenaga honorer di Kota Metro.

‎Adi menyebut, ratusan honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun kini menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan.

‎“Banyak dari mereka adalah kepala keluarga yang hidup hanya bergantung pada gaji honorer. Namun sekarang nasib mereka berada di ujung tanduk. Alih-alih diberikan solusi, justru ada potensi kehilangan pekerjaan,” beber Adi.

‎HMI mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, salah satunya dengan opsi perekrutan honorer seluruh honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Tanpa Terkecuali.

‎“Apa yang sudah mereka lakukan untuk Kota Metro harus dihargai. Jangan diabaikan begitu saja,” cetusnya.

‎Adi menegaskan, HMI Metro tidak akan tinggal diam dan siap menggelar aksi jika pemerintah maupun DPRD tak kunjung menanggapi tuntutan tersebut.

‎“Kami siap turun ke jalan lagi untuk menyuarakan ini dalam jangka waktu dekat demi keadilan masyarakat Metro,” tandasnya. (*)

‎

‎

‎

‎Potret Ketua HMI Cabang Metro, Adi Herlambang Saputra saat memimpin aksi massa di gedung DPRD beberapa waktu lalu. Foto: Ist.